Iran secara tegas menolak laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengkritik penegakan hak asasi manusia (HAM) di Negeri Paramullah ini. Mereka menilai laporan itu dipenuhi kebohongan.
"Laporan tersebut mendeskripsikan situasi HAM di Iran yang sama sekali tidak benar dan (laporan ini) dipenuhi motif politik," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Marzieh Afkham, seperti dikutip dari Al-Jazeera, Jumat (25/10/2013).
"Iran tidak mengizinkan laporan macam itu menjadi penghakiman bagi standar situasi penegakan HAM,” ditambahkannya.
Dalam laporan yang dipublikasikan Rabu 23 Oktober 2013, ahli pengawas HAM untuk Iran Ahmed Shaheed tingginya eksekusi mati di Iran menjadi perhatian utama dalam laporan. Selain itu yang menjadi titik masalah lainnya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, terutama di dunia maya.
“Situasi kemanusian di Republik Islam Iran terus menjadi perhatian yang sangat serius. Kondisi saat ini menunjukkan tidak adanya perbaikan. Ini dikarenakan daerah tersebut jauh dari pemantauan PBB,” dijelaskan Shaheed.
Pengawas HAM Shaheed sebelumnya ditolak masuk ke Iran. Teheran menilai laporan yang dinilai sangat tidak berimbang dan tidak sesuai dengan kenyataan.
Bila dilihat, sejak terpilihnya Hassan Rouhani sebagai Presiden baru Iran, negara ini telah banyak kemajuan dibandingkan ketika masih dikenal sangat konservatif. Ini dibuktikan dengan dibebaskannya puluhan tahanan politik Iran yang tidak pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar