Kepentingan Politis Dibalik Masuknya “Bos” Lion Air ke PKB

Menjelang pemilu rupa-rupa perilaku para pemangku partai politik. Tentu, langkah politik yang paling baru, bergabungnya “Bos” Lion Air, Rusdi Kirana dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan diangkat menjadi wakil ketua umum (Waketum) oleh Muhaimin Iskandar. Ini hanyalah siapa memanfaatkan siapa. Azasnya hanyalah kepentingan. Betapapun dipoles dengan sejumlah retorika “gombal”.

Rusdi Kirana “sukses” di bisnis maskapai penerbangan Lion, kemudian ingin memiliki payung politik, dan kemudian mengakuisisi PKB, dan diganjar dengan jabatan Waketum. Sementara  itu, PKB dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) membutuhkan “pelumas” untuk menggerakkan mesin partainya. Maka, kedua kepentingan itu bertemu, antara Rusdi Kirana dengan PKB alias Cak Imin.

Sama halnya, Hary Tanoe yang mula-mula berkongsi dengan Suryo Paloh dan Nasdem, kemudian pecah kongsi, dan sekarang Hary Tanoe nempel di Partai Hanura. Kebetulan, Hanura dan Wiranto memerlukan “pelumas” yang akan digunakan menggerakan mesin partainya. Kedua kepentingan antara Hanura dan Hary Tanoe bertemu.

Banyak sekarang kalangan pengusaha cina yang memasuki ranah politik, dan ingin mencari payung politik. Di DKI ada Ahok, di Hanura ada Hary Tanoe, dan di PKB ada Rudi Kirana. Semuanya menjalin hubungan karena bertemunya kepentingan diantara mereka, dan saling memanfaatkan, “bisnis is usually”.

Meskipun, Rusdi Kirana, bergabugnya dengan PKB, dia katakan karena adanya rasa memiliki utang budi khusus pada Gus Dur dan NahdlatulUlama (NU), ungkap “Bos” Lion Air itu dalam konferensi pers di kantor pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Saya sangat merasa berhutang budi pada Gus Dur dan NU, dan pasti tidak mungkin saya bisa membalasnya,” katanya, Minggu (12/1/2014).

Rusdi menganggap apa yang telah dilakukan Gus Dur patut diteladani bangsa ini. Kepemimpinannya, perjuangannya untuk pluralisme dan kebhinekaan, merupakan visi kebangsaan yang tidak ternilai. “Gus Dur membuat saya sebagai anak China merasa diakui sejajar dengan saudara-saudara saya dari etnik lain di negeri ini,” demikian kata Rusdi dengan suara bergetar.

Rasa terima kasih Rusdi itu kemudian disampaikannya langsung kepada GusDur, ketika lengser dari kursi Presiden. Bagi Rusdi, GusDur telah memanusiakan dia dan etnisnya. “Bagi saya, PKB adalah wadah perjuangan politik warga NU dan pelembagaan visi dan misi kebangsaan Gus Dur yang sangat dalam itu.” Jelasnya.

“Suka ataupun tidak adalah fakta bahwa hampir semua rakyat Indonesia beragama Islam. Baik buruknya bangsa ini akan sangat ditentukan oleh baik-buruknya umat Islam.Dalam demokrasi, apakah Indonesia akan menjadi demokrasi yang matang atau gagal akan sangat ditentukan oleh umat Islam,” jelasnya

Bos Lion Air ini berpendapat jika Gus Dur dan NU tidak meletakkan pemikiran dan pelembagaan seperti, hubungan antara umat Islam dan bangsa kita Indonesia akan terus bermasalah. “Gus Dur dan NU telah mampu menarik gerbong umat Islam menjadi fondasi bagi sebuah Indonesia yang demokratis. Tantangan ke depan adalah mematangkannya,”demikian Rusdi menegaskan.

Sementara itu, golongan pribumi yang berjuang berkalang tanah mengusir penjajah, sekarang hanyalah menjadi golongan kelas dua, di mana mereka hanya menjadi “kuli” di negeri sendiri, sementara itu, golongan cina telah menguasai asset ekonomi Indonesia.

Menjelang pemilu sekarang ini, muncul partai “Ali-Baba”, diluar nampak partai itu adalah partainya “Ali” (pribumi), tetapi yang mengendalikan dan yang menguasainya si “baba” alias cina. [voaislam/duniaterkini.com]

Presiden Mesir Desak Rakyat untuk Berikan Suara dalam Referndum

Presiden Interim Mesir Adly Mansour pada hari Ahad kemarin (12/1/2014) mengatakan bahwa penerapan konstitusi baru hasil revisi dari Konstitusi 2012 akan membuka jalan menuju langkah-langkah yang demokratis.

Mansour, dalam pidatonya di televisi pemerintah pada hari peringatan Maulid Nabi Muhammad, memuji rancangan konstitusi yang telah direvisi dan akan diajukan pada referendum nasional tanggal 14 dan 15 Januari mendatang. Mansour memastikan bahwa hukum Syariah Islam adalah dasar dari undang-undang rancangan konstitusi tersebut.

Ia melanjutkan pujiannya dengan mengatakan draft baru konstitusi menghormati semua agama lain dan mempertahankan hak-hak dan kebebasan setiap orang.

“Mari kita memilih, karena kita telah turun ke jalan-jalan pada tanggal 25 Januari 2011, 30 Juni, 3 Juli dan 26 Juli 2013 untuk memenuhi revolusi sesuai dengan cara kita menginginkannya, dengan konstitusi yang menuju langkah ke negara demokrasi modern sipil,” kata Mansour.

Pidato presiden ini datang sehari setelah Menteri Pertahanan Mesir, Abdul-Fattah El-Sisi, menyerukan rakyat Mesir untuk menegakkan tugas nasional mereka dengan memberikan suara dalam referendum rancangan konstitusi.

Ariel Sharon Tewas Setelah 8 Tahun Sekarat

Mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, yang koma selama delapan tahun setelah menderita stroke pada puncak kekuasaannya, akhirnya mati pada Sabtu (11/1/2014) dalam usia 85 tahun. Kabar kematian jenderal bengis itu disampaikan keluarga dan pemerintah.

Putra Sharon, Gilad, mengumumkan kematiannya di rumah sakit tempat ayahnya telah dirawat. Para dokter di sana telah meramalkan kematiannya yang tak terelakkan setelah kesehatannya memburuk secara tajam pekan lalu, kata kantor berita Reuters.

Para menteri di dalam Pemerintah sayap-kanan di Israel, dan oposisi politik, berduka buat pemimpin yang keras dan telah meninggalkan jejak besar berdarah di wilayah tersebut melalui agresi militer, pembangunan permukiman Yahudi di tanah yang diduduki dan keputusan sepihak yang mengejutkan untuk menarik tentara Israel dan pemukim Yahudi dari Jalur Gaza pada 2005.

Belum ada komentar dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang telah mengadakan pembicaraan perdamaian yang ditaja AS dengan pengganti Sharon dari Partai Likud, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun AFP melaporkan seorang pejabat Palestina mencap Sharon sebagai seorang penjahat dan menyampaikan penyesalan ia tak pernah diseret ke Mahkamah Pidana Internasional.

"Sharon adalah seorang penjahat, yang bertanggung-jawab atas pembunuhan (Presiden Palestina Yasser) Arafat, dan kami mulanya berharap melihat dia hadir di Mahkamah Pidana Internasional sebagai seorang penjahat perang," kata Jibril Rajub, seorang pejabat senior faksi Fatah.

Sementara itu HAMAS -- Gerakan Islam yang menguasai Jalur Gaza-- menyatakan kematian Sharon adalah saat bersejarah, yang menandai hilangnya seorang penjahat yang tangannya telah berlumuran darah orang Palestina.

Gerakan Perlawanan Islam tersebut, yang keberuntungan politik mereka mencuat dengan hilangnya Sharon, bersyukur dengan meninggalkan tokoh Israel tersebut.

"Kami semakin yakin akan kemenangan dengan kepergian orang kejam ini," kata Juru Bicara HAMAS Sami Abu Zurhi, yang gerakannya berdoa bagi kehancuran negara Yahudi.

Prajurit kawakan itu ikut dalam semua perang besar Israel sebelum terjun ke kancah politik, yang penuh gejolak, pada 1973 --yang berakhir secara dramatis pada Januari 2006, ketika ia menderita stroke berat dan koma. Sejak itu ia tak pernah sadarkan diri.

Kepala Disdikpora Jamin Tidak Ada Sekolah yang Larang Jilbab di Kota Denpasar

Setelah Wamendikbud memberikan ancaman sanksi bagi sekolah pelarang siswi berjilbab, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Denpasar akhirnya memberikan pernyataannya. Kepala Dinas menjamin tidak ada sekolah pelarang jilbab di Kota Denpasar. Bahkan Anita dianjurkan untuk langsung memakai jilbab jika menginginkannya.

“Hanya saja harus bersama orang tuanya atau walinya menghadap Kepala Sekolah untuk menegaskan dirinya benar-benar ingin memakai jilbab, hal itu harus dilakukan sebagai tata krama atau etika sosial,” kata Ketua Tim Advokasi, Helmi Al Djufri kepada Islampos, Jum’at (10/1).

Anita Wardhani sendiri menyambut gembira kabar tersebut. Dia mengaku baru mendengar kabar baik itu.

“Saya baru tahu sekarang (kemarin, 9/1) kalau  ada kabar seperti, tentunya saya sangat bahagia jika itu benar,” katanya. ketika ditemui Tim Advokasi.

Saat ditemui Tim Advokasi, Ayah Anita, Parwoto, mengaku masih tidak percaya dengan kebenaran aturan itu. Parwoto baru percaya jika bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar untuk memastikan kabar tersebut.

Menurut pengakuannya, ketika menghadap Kepala Sekolah tahun lalu (9/6/2012) untuk menemani anaknya menyampaikan keinginannya memakai jilbab, Anita justru dianjurkan untuk mencari sekolah lain yang mau menerima siswi berjilbab.

“Setelah itulah dia sangsi untuk melobi kembali Kepala Sekolah daripada anaknya harus pindah sekolah,” ungkap Parwoto.

Untuk meyakinkan Orang tua Anita, Tim Advokasi menyodorkan photo copy kliping koran dan berita-berita online yang memuat pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar serta hasil wawancara Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar yang dimuat di salah satu media cetak nasional.

Melihat berita tersebut, orang tua sangat bahagia dan bersemangat untuk menemui Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar. Rencananya hari ini (Sabtu, 11/1), Tim Advokasi dan orangtua akan bertemu kembali dengan Kepala Sekolah.

MUI Tanggapi Pengaduan Dakwah Abu Marlo

Abu Marlo, seorang pesulap tiba-tiba berubah menjadi ustadz yang menyampaikan ceramah agama. Masyarakat yang menyaksikan ceramahnya di televisi banyak menemukan keanehan-keanehan dalam penyampainnya, seperti menganggap membaca Al Quran lebih wajib daripada Sholat, mengaitkan bait-bait lagu dengan ayat Al Quran dan menafsirkan ayat Al Quran sesuai dengan kehendak sendiri tanpa merujuk kepada penafsiran ulama yang mu’tabar.

Menanggapi banyaknya keluhan dimasyarakat, pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) pusat telah berencana untuk menampung pengaduan masyarakat terhadap acara-acara dakwah Islam di TV nasional.

“Untuk merespon pengaduan masyarakat terkait tayangan program dakwah Abu Marlo di ANTV, Komisi Pengkajian MUI pusat dalam sepekan ke depan akan membuka akun email pengaduan masyarakat terkait perkembangan pemantauan dakwah ditengah umat,” kata Wakil Sekretaris Litbang MUI Pusat, Fahmi Salim, MA dalam akun twitternya @Fahmisalim2, Rabu (7/1).

Rencananya, lanjutnya, sesegera mungkin akan meminta pimpinan MUI melakukan sharing session bersama  pimpinan media dan produser acara reliji dan dakwah pada tv nasional untuk memantau kontennya.

Selain itu akan dibuat SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk konten dakwah di televisi agar isi dakwah tidak disalahgunakan.

“Meminta pimpinan MUI menetapkan SOP konsultasi konten dakwah tv utk menghindari penyalahgunaan dalil dn pendangkalan agama ditengah umat,” ujarnya.

Prancis Dukung Larangan Cadar di Tempat Umum

Pengadilan Prancis Rabu kemarin (8/1/2014) menghukum seorang wanita muda yang mengenakan cadar di depan umum dan menolak gugatan yang menyatakan larangan cadar sebagai tindakan inkonstitusional.

Cassandra Belin, 20 tahun, juga dinyatakan bersalah karena menghina dan mengancam tiga polisi pada saat penangkapannya, sehingga memicu dua hari kerusuhan di kota Trappes, dekat Paris, pada bulan Juli 2013.

Dia diberi satu bulan hukuman percobaan penjara selama bentrokan dengan polisi dan denda 150 euro ($ 200) karena mengenakan cadar.

Pengacaranya, yang berpendapat bahwa larangan burqa melanggar kebebasan beragama dan tidak adil karena sengaja menargetkan Muslim, telah meminta untuk membatalkan putusan yang menyatakan bahwa pelarangan cadar tindakan konstitusional.

Namun permintaan itu ditolak dengan alasan bahwa Dewan Konstitusi sebelumnya telah menegakkan undang-undang larangan cadar pada tahun 2011.

Pengacara Belin, Philippe Bataille, mengatakan dirinya akan mempertimbangkan mengajukan banding dan berjanji untuk terus berjuang sampai larangan cadar dibatalkan. “Saya tidak akan menyerah,” katanya.

Thibault de Montbrial, pengacara untuk tiga polisi, menyambut putusan pengadilan. “Kami tidak bisa mentolerir pengecualian terhadap hukum negara,” tegasnya.

Prancis berargumen bahwa larangan cadar diperlukan untuk alasan keamanan serta untuk menegakkan tradisi sekuler negara itu.

Namun kritikus mengatakan jika keamanan adalah pertimbangan, maka helm sepeda motor juga harus dilarang. Dalam teori, larangan mencakup semua penutup wajah, tetapi dalam prakteknya hanya perempuan bercadar saja yang mengalami penangkapan. [islampos/afp/duniaterkini.com]

KPI Lakukan Teguran untuk Acara YKS yang Kontroversi

Program acara Yuk Keep Smile (YKS) yang tayang di Trans TV telah menuai kontroversi. Selain mendapat teguran Komisi Penyiaran Indonesia, ribuan orang menandatangani sebuah petisionline meminta tayangan Yuk Keep Smile (YKS) di Trans TV dihentikan. Mereka menganggap tayanganYKS tidak mendidik.

“Kritik saya terhadap semua (televisi). Ini tantangan untuk orang-orang televisi meningkatkan kualitas programnya,” ungkap salah seorang anggota Dewan Pers, Ray Wijaya, ditemui di gedung High End, Jakarta Pusat.

Menanggapi program acaranya yang kontroversial, Direktur Utama Trans TV, Dr. Ishadi Soetopo Kartosapoetro, M.Sc. atau disapa Ishadi S. K. turut serta saat bertemu pihak KPI.

“Salah atau benar, buktinya KPI memanggil. Artinya ada etika di sana. Ada tanggung jawab media, termasuk TV, terhadap program acaranya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ray mengimbau dan mengajak agar setiap pelaku televisi menyuguhkan program acara berkualitas kepada masyarakat.

“Fakta ada begitu banyak program berkualitas, tapi nyatanya tidak semua ditonton,” tutup dia seperti dikutip Okezone. [islampos/duniaterkini.com]

Menurut SBY Bangsa Indonesia Harus Meneladani Gus Dur

Puncak peringatan 4 tahun meninggalnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, dipadati ribuan jamaah. Presiden SBY, Ibu Ani, Gus Sholah, dan Ny. Sinta Nuriyah Wahid hadir dalam acara yang dihadiri ribuan jamaah. Presiden SBY menegaskan, agar Indonesia meneladani konsep keberagaman Gus Dur.

Usai acara Haul  akbar, Presiden SBY memberikan ceramah  kenegaraan kepada ribuan Nahdliyin yang hadir. Dalam ceramahnya, SBY bercerita tentang kenangannya saat masih menjabat Menkopolhukam di kabinet yang dibentuk Gus Dur.

Pada kesempatan itu, SBY berharap masyarakat dapat meneladani pemikiran Gus Dur yang penuh toleransi. Presiden SBY memberikan gelar “Bapak Pluralimse” kepada Gus Dur.

Mewakili keluarga besar mendiang Gus Dur, pimpinan Ponpes Tebuireng Solahudin Wahid yang akrab disapa Gus Solah juga berharap agar masyarakat meneladani pemikiran Gus Dur yang demokratis dan penuh toleransi.

Sementara itu, KH.Musta’in Syafi’i menagatakan, kiai-kiai berhasil menggabung Budaya Asli dengan Islam, hal ini diperkuat oleh pernyataan Jahawar Nehru yang berkunjung ke Indonesia, bahwa Hindu menyebar luas di Indonesia, tapi Hindu yang besar ini berbeda dengan India (Hindu Islam).

KH.Musta’in menambahkan, bahwa apa yang  dilakukan oleh Gus Dur itu, lebih maju lagi ke depan, yaitu dengan mempersaudarakan orang-orang beriman dari tiap-tiap agama. Islam bersaudara dengan Hindu, Budha, Kristen, dan Konghuchu.

Wahid Institute yang sekarang dipimpin oleh anak-anak Gus Dur, seperti Yeny Wahid, berjuang bersama dengan golongan minoritas dalam membangun gerakan pluralisme di Indonesia. Wahid Institute digunakan golongan kristen sebagai sarana untuk menghapus mayoritas Islam di Indonesia dengan gerakannya. Termasuk menghapus SKP Tiga Menteri.

Sekarang nampaknya mereka sedang merekaya perubahan politik lewat pemilu legislatif dan presiden 2014, dan hasilnya tidak ada lagi kekuatan ideologis di Indonesia, khususnya golongan Islam. Lahir partai-partai sekuler yang membawa agenda pluralisme. Kemenangan partai-partai sekuler di parlemen menjadi alat menggusur niali-nilai Islam dan umat Islam dengan agenda baru pluralisme.

Sirkulasi atau pergantian presiden di tahun 2014 nanti direkayasa bagaimana yang muncul-muncul tokoh-tokoh sekuler yang berpaham pluralisme. Ini akan semakin konkrit menjelang pemilihan mendatang.

Aksi-aksi demo oleh kelompok sekuler dengan mengusung agenda “pluralisme” menjadi sebuah agenda penting sebagai proyek politik. Termasuk mendongkrak Jokowi, bahkan Ny.Sintya Nuriyah telah menghadiahi koplok (peci) kepada Jokowi. Semuanya simbolis, Jokowi sebagai orang yang layak menggantikan Gus Dur, sebagai tokoh pluralisme Indonesia.

Melarang Jilbab, Sekolah Melanggar Konstitusi

Sekolah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Terlebih, melarang pengunaan jilbab bagi siswi dengan alasan melanggar peraturan sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainudin mengatakan, masalah seragam sekolah yang diatur pemerintah memang lama ada pro dan kontra.

"Kalau pun sekolah boleh membuat aturan sendiri, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tutur Zainudin dalam pesan singkatnya kepada ROL, Selasa (7/1) malam.

Zainudin melanjutkan, mengenakan jilbab adalah hak asasi termasuk siswa sekolah. Hak asasi ini juga dilindungi UUD 1945, sehingga peraturan sekolah tak boleh melanggar konstitusi negara.

Jilbab, kata Zainudin, juga bagian dari menjalankan UU Sisdiknas. Di UU Sisdiknas ditekankan tujuan pendidikan adalah mendidik anak didik untuk beriman dan bertaqwa. "Kalau jilbab dilarang berarti bertentangan dengan UUD 45 dan UU 20 th 2003 tentang sisdiknas."

Sebelumnya, Anita Wardani, siswi SMAN 2 Denpasar, mengaku dipersulit pihak sekolah ketika mengajukan permohonan memakai jilbab untuk seragam sekolah. Ia mengaku sudah dua tahun berkeinginan mengenakan jilbab di sekolahnya.

Pihak sekolah mengaku siswa harus mengikuti tata tertib mengenai seragam yang sudah disepakati. Siswa diberikan kebebasan menggunakan seragam, termasuk jilbab hanya pada hari Sabtu.

Assad akan Maju dalam Pemilu Presiden Tahun Ini

Menteri Informasi Suriah pada hari Selasa kemarin (7/1/2014) mengklaim bahwa rakyat Suriah telah memutuskan Presiden Bashar Al-Assad harus dinominasikan untuk kembali maju dalam pemilu tahun ini.

Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, Menteri Informasi Omran Zoabi mengatakan keputusan Assad adalah pribadi dan belum diumumkan, namun ia mengklaim bahwa “rakyat Suriah di jalanan” ingin dia kembali maju dalam pemilu.

“Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ada keputusan rakyat Suriah untuk mencalonkan Presiden Bashar Al-Assad untuk kembali menjadi presiden republik ini,” katanya.

“Ini adalah keputusan pribadinya, yang menyangkut dia secara pribadi, tapi saya juga meyakinkan Anda bahwa rakyat Suriah di jalanan akan menekan Presiden Bashar Al-Assad agar mencalonkan diri sebagai presiden republik ini.”

Pernyataan ini adalah indikasi terkuat bahwa Assad berniat untuk memperpanjang kekuasaannya dan akan semakin membuat marah politisi dan pejuang yang telah melancarkan perjuangan hampir tiga tahun untuk mengakhiri kekuasaannya.

Status Assad dalam tatanan politik masa depan di Suriah telah menjadi batu sandungan untuk membawa kedua belah pihak ke konferensi perdamaian yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Jenewa pada 22 Januari mendatang.

Pihak oposisi, yang diwakili oleh sebuah koalisi yang didukung Barat, menuntut bahwa tujuan konferensi untuk menghapus Assad dari kekuasaan, sementara Damaskus bersikeras Assad harus tetap berkuasa.

Bulan lalu, seorang diplomat Rusia mengisyaratkan Assad harus menahan diri dari pernyataan yang menunjukkan ia berusaha maju kembali dalam pemilu preisden karena bisa menyulut ketegangan sebelum perundingan perdamaian dilakukan. [worldbulletin/duniaterkini.com]

Suryadharma Ali Nyatakan Prihatin Terhadap Larangan Siswa Berjilbab

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan prihatin terhadap larangan siswa berjilbab. Sebab, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan bahwa dalam pendidikan tidak ada lagi diskrimintatif, juga berlawanan dengan upaya peningkatan akhlak bagi siswa itu sendiri.

“Saya prihatin, bahwa sampai hari ini masih ada diskriminatif dalam dunia pendidikan,” kata Menag seusai meluncurkan program Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan ujian penerimaan mahasiswa baru PTAIN di Jakarta, Selasa (7/1).

Didampingi Dirjen Pendidikan Agama Islam (Pendis) Nur Syam, Menag  menyatakan prihatin jika ada siswa meminta untuk berjilbab di lingkungan sekolah dilarang guru. Ini adalah peristiwa ironis. Pendidikan yang ingin dicapai bukan saja mendapatkan anak didik berprestasi dalam bidang akademik, cerdas tapi juga berakhlak mulia.

Menggunakan jilbab itu, lanjut Suryadharma Ali, merupakan bukan sekedar simbol agama tetapi lebih dari itu sebagai upaya seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jika seseorang sudah dekat dengan Tuhan dan berakhlak mulia, tentu untuk mendidik siswa akan jauh lebih mudah. Karena itu, tidak perlu ada diskriminasi dalam pendidikan.

Seorang siswi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Denpasar Bali, Anita Wardhana, dilarang mengenakan jilbab oleh guru-gurunya saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswi yang kini duduk di bangku kelas XI itu bahkan disuruh untuk pindah sekolah, jika ia tetap bersikeras mengenakan jilbab.

Terkait dengan persoalan itu, Menag akan meminta penjelasan kepada Mendikbud Muhammad Nuh tentang apa yang melatarbelakangi persoalan larangan itu. Jika ada larangan di sekolah itu, Menag minta segera dicabut.

Larangan penggunaan jilbab bagi wanita muslim, menurut Menag, sesungguhnya juga terjadi di beberapa perusahaan. Bahkan di kalangan media pun masih ada larangan seperti itu. Untuk ini, Menteri Agama juga mengimbau agar penggunaan jilbab hendaknya tidak dilarang.

Larangan Jilbab, SMAN 2 Denpasar Berlindung dengan Aturan Sekolah

SMAN 2 Denpasar tempat Anita belajar, tidak secara tegas menyatakan larangan bagi para siswi yang beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah. Yang ada hanya peraturan bagi seluruh siswa agar mengenakan pakaian seragam yang telah ditetapkan, seperti soal warna atasan dan bawahannya.

"Kami tidak melarang siswi berjilbab, tapi kami mendorong agar para siswa mengenakan pakaian seragam yang telah digariskan oleh sekolah," kata Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMAN 2 Denpasar, Made Semadi Yasa SPd MPd.

Dikatakannya, sebelum diterima menjadi siswa di SMAN 2 Denpasar, seluruh calon siswa disodorkan perihal ketentuan yang berlaku, termasuk baju seragamnya. Karenanya kata Yasa, kalau ada yang mengenakan seragam berbeda, berarti ada pelanggaran-pelanggaran.

Pihak-pihak yang berkepentingan kata Yasa, bisa membuka website SMAN 2 Denpasar jika ingin mengetahui tata tertib sekolah. Dengan demikian katanya, mereka yang akan masuk ke SMAN 2 Denpasar bisa mengetahui bagaimana hak dan kewajiban-kewajibannya di sekolah.

Sementara itu, Tim Advokasi yang dibentuk Pengurus Wilayah (PW) PII Bali, Helmi Al Djufri S.Sy, mengatakan pelarangan siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah, dapat disebut sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

Pihak sekolah sebut Hilmi, mestinya bisa membuat peraturan dan tata tertib yang dapat mengakomodasi keinginan siswa yang akan melaksanakan kewajiban agamanya. "Saya kira memperbaiki tata tertib sekolah tidak buruk, apalagi ditujukan untuk memfasilitasi kesadaran para siswanya dalam melaksanakan ajaran agamanya," kata Helmi.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 100/C/Kep/D/1991 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah, disebutkan bahwa untuk siswa putri berpakaian khas, diatur mengenakan blus biasa berlengan panjang. Untuk bawahannya mereka mengenakan rok panjang, serta mengenakan jilbab.

Tim Advokasi yang dibentuk PW PII Bali dimaksudkan untuk memberikan pendampingan kepada Anita agar tidak patah semangat untuk terus bisa mengenakan jilbab, termasuk di sekolah. Menurut Helmi, pelarangan siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah lebih banyak disebabkan oleh pemahaman yang keliru pihak sekolah tentang jilbab.

Karena itu sebutnya, dirinya telah mengajukan permohonan audensi ke sejumlah sekolah yang secara terang-terangan atau pun secara tersamar melarang siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah. "Kami ingin menggali mengapa bisa muncul pelarangan itu. Bukankah pihak sekolah semestinya bersyukur ada siswa yang dengan sadar melaksanakan ajaran agamanya," kata Helmi.

[rol/duniaterkini.com]

ICAF: Aksi Densus 88 di Ciputat Adalah Pembantaian

Mustofa B. Nahrawardaya, Peneliti Terorisme Indonesia Crime Analyst Forum (ICAF) menilai aksi penyergapan Densus 88 terhadap sejumlah pemuda muslim yang diduga terlibat terorisme di Ciputat yang berujung eksekusi mati pada malam tahun baru 2014 kemarin adalah tindakan sadis dan biadab. Lebih tepatnya aksi penyergapan itu disebut pembantaian daripada penegakan hukum.

“Dilihat dari proses peristiwanya, kegiatan aparat di Ciputat bukanlah kegiatan penegakan hukum, melainkan sebagai shock teraphy semata.” Tuturnya dalam rilis yang dikirimkan ke voa-islam.com.

Bentuk shock teraphy ini, masih menurut aktifis muda Muhammadiyah ini, lebih cenderung kepada pembantaian brutal nan sadis, ketimbang penegakan hukum seperti yang diatur dalam Undang-undang. Ini terutama ditujukan kepada aktifis Islam yang memiliki ruh jihad dan melawan hegemoni Amerika.

“Maka shock teraphy tersebut sepertinya memang bagian dari program deradikalisai untuk membantu program pemberantasan terorisme global,” tuturnya.

Menurut Mustofa, pemandangan yang menyakitkan umat Islam pada penggrebekan aktifis Islam kali ini bukan saja ritual pembunuhan terhadap terduga ‘teroris’. Tapi disitanya Kitab Suci Al-Qur’an oleh Densus 88 dari tempat penggerebekan sebagai barang bukti. Ini termasuk bentuk pelanggaran HAM kaum muslimin Indonesia.

“Pembantaiannya sendiri sudah melanggar HAM, apalagi penyitaan Kitab Suci,” tuturnya.

Dampak ketakutan dan kecemasan atas tontotan ‘drama’ pembantaian di Ciputat tersebut, pastinya menurut Mustofa, bukan hanya kelompok garis keras saja. Namun semua yang mengetahui peristiwa sadis tersebut juga merasa cemas. Sehingga proses penyerbuan brutal lebih dari 9 jam yang berakhir dengan eksekusi mati yang dilakukan bertepatan dengan pergantian tahun ini jelas bukan kegiatan yang efektif. [voa-islam/duniaterkini.com]

Survei Cirus: Hanya 9,4% Publik yang Masih Percaya Partai Politik

Lembaga Survei Cirus Surveyors Group mengukur seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, hanya tersisa 9,4% responden yang masih percaya.

“Sebanyak 9,4% responden masih percaya dengan kinerja partai politik, sebanyak 39,2% kurang percaya, 40% tidak percaya, dan 11,4% tidak tahu,” kata Direktur Riset Cirus Surveyors Group Kadek Dwita Apriyani di Resto Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2014).

Menurut Dwita, survei tersebut mengindikasikan publik sudah tak yakin bahwa parpol telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hanya 14,6% responden yang yakin parpol telah melakukan pelatihan mengenai demokrasi, pemerintahan, dan pemilu.

“Banyak responden tak yakin parpol menjalankan visi misinya dengan baik. Survei juga menghasilkan bahwa parpol diduga tidak melakukan perekrutan dengan baik dan tidak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan secara berkala,” ujar Dwita.

Cirus juga melakukan survei terkait apa sebenarnya masalah utama yang dirasakan masyarakat. Hasilnya, masalah terkait mahalnya harga pangan ada di urutan pertama.

“Hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat justru merisaukan mahalnya harga kebutuhan pokok dengan angka 27,9%,” kata Dwita.

Masalah kedua yang paling dirisaukan publik yaitu tentang buruknya transportasi publik dan infrastruktur jalan (22,2%). Sulitnya mencari lapangan kerja berada di urutan ketiga dengan 16,3% responden.

“Korupsi kolusi dan nepotisme ada di posisi keempat dengan 12,1%,” ujar Dwita.

Responden terdiri dari penduduk Indonesia dengan minimal usia 17 tahun. Sebanyak 2.200 responden diwawancara dengan cara tatap muka. Data dikumpulkan mulai 9 hingga 15 Desember 2013. Sementara itu metode yang digunakan adalah metode acak bertingkat.  

[detik/duniaterkini.com]

Korban Tewas Paca Mursi Lebih Banyak Dibanding Revolusi 2011

Beberapa kelompok hak asasi manusia Mesir pada hari Sabtu kemarin (4/1/2014) menyatakan bahwa jumlah korban tewas dalam kekerasan politik di musim panas setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi dua kali lipat lebih banyak dari korban tewas dalam aksi protes untuk menggulingkan Hosni Mubarak.

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh kelompok HAM, total 2.665 orang tewas antara Juli hingga Oktober 2013 dalam insiden kekerasan di Mesir.

Jumlah itu termasuk 2.273 orang tewas pada peristiwa politik, dalam bentrokan sektarian 32 orang, 3 orang dalam protes sosial, 62 orang tewas dalam tahanan pihak berwenang, 16 orang tewas karena penggunaan kekerasan berlebihan dari aparat keamanan, 200 tewas dalam serangan teroris, 18 tewas selama tindakan keras keamanan dan 61 orang tewas karena kelalaian dari pihak berwenang.

Mereka yang tewas juga termasuk 11 wartawan, 8 dokter, 51 wanita, 118 anak-anak di bawah umur, 211 pelajar, 174 polisi, dan 70 personil militer.

Laporan tersebut, yang ditandatangani oleh 14 kelompok HAM Mesir dan dipublikasikan pada konferensi pers pada hari Sabtu kemarin, berpendapat bahwa pemerintah saat ini, yang menggantikan Muhammad Mursi setelah kejatuhannya pada bulan Juli, terus melanjutkan taktik pemerintah sebelumnya.

Laporan itu memperkirakan jumlah mereka yang tewas selama protes 2011 yang menyebabkan pengusiran Hosni Mubarak sebanyak 1.075 dua kali lipat dari jumlah korban tewas pasca pengusiran Mursi.

[fq/islampos/alahram/duniaterkini.com]

Sudah 100 Terduga Teroris Tewas Dibunuh Densus 88

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menjadikan penanganan terorisme sebagai salah satu fokus penyelesaian kasus HAM tahun ini.

Komnas menilai beberapa proses dan pendekatan penanganan kasus terorisme kerap melanggar HAM, termasuk penembakan mati para terduga teroris.

"Sudah 100 teroris mati ditembak, termasuk enam orang di Kampung Sawah, Ciputat," kata Ketua Sub Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai saat dihubungi, Sabtu, 4 Januari 2014.

Pigai menyatakan, Komnas akan melakukan penyelidikan dalam proses penggrebekan dan penangkapan kelompok Abu Roban di Ciputat. Pendekatan tembak mati teroris, menurut dia, tak adil karena mengurangi hak para terduga yang masih ada kemungkinan tak terkait langsung.

Dibagian lain, Pengamat kontra-terorisme Harits Abu Ulya menyebutkan ada dua kejanggalan dalam penggerebekan teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu, 1 Januari 2014. Pertama, Harits meragukan ada baku tembak. "Ini tidak jelas. Karena kesaksian warga yang hadir berbeda dengan keterangan aparat," ujar Harits, Kamis, 2 Januari 2014. "Kata warga sekitar, tidak ada baku tembak. Mereka langsung dilumpuhkan.”

Harits curiga praktek pelumpuhan secara tiba-tiba ini adalah modus yang diulang. Seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, ketika seorang terduga teroris dieksekusi tanpa diinterogasi. “Padahal, aparat belum tahu mereka siapa,” katanya.

Dia juga meragukan ada polisi yang tertembak peluru teroris. Sebab, jika ditelisik, tidak ada proyektil atau selongsong peluru di area penggerebekan. Ia menduga polisi hanya menggunakan peluru hampa. “Itu kalau jurnalis mau teliti, apa ada proyektil berserakan?” katanya. "Saya tak yakin ada aparat yang tertembak kakinya."

Kejanggalan kedua, soal seorang terduga teroris bernama Nurul Haq. “Menurut Kabag Penum Rianto, dia sudah tertangkap September lalu," ujar Harits. "Tapi sekarang ikut dalam rombongan Ciputat."

Hasil identifikasi yang dilakukan polisi menyebutkan bahwa enam terduga teroris ini sebagai Daeng alias Dayat Hidayat, Nurul Haq alias Dirman, Oji alias Tomo, Rizal alias Teguh alias Sabar, Hendi, dan Edo alias Amril. Begitukah nasib aktifis Muslim?

Kejanggalan pada Penanganan Terduga Teroris

Terkait penembakkan mati ditempat terduga teroris pada Malam Tahun Baru di Tangerang Selatan, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan kejanggalan yang sering terjadi pada penanganan terduga teroris. “Mengapa harus ditembak mati?” tanyanya retoris kepada mediaumat.com, Jum’at (3/1) melalui sambungan telepon selular.

Menurutnya, polisi dengan segala kemampuan, kelengkapan dan ilmu pengetahuannya sebenarnya mampu menangkap hidup-hidup keenam atau ketujuh orang terduga teroris di Tangerang Selatan. Katakanlah para terduga tersebut bersenjata, toh kenyataannya senjatanya pun jauh di bawah kecanggihan senjata polisi.  “Tapi mengapa ditembak mati?” tanyanya lagi.

Lalu muncullah narasi tunggal, daftar ini dan daftar itu, yang kebenarannya bisa iya bisa tidak. “Masalahnya kan tidak terkonfirmasi kepada yang bersangkutan karena sudah ditembak mati,” sesal Ismail.

Ismail dengan nada yang tinggi pun mengingatkan. “Ini terduga teroris lho! Terduga itu artinya baru diduga, artinya bisa iya bisa tidak. Beda dengan tersangka, kalau tersangka itu kan memang berdasarkan penyidikan lalu dituduhkan bahwa dia itu melakukan tindak pidana,” terangnya.

Tetapi meski tersangka —tersangka apa pun juga termasuk tersangka korupsi— kan tidak boleh ditembak. “Ini mengapa baru terduga saja malah langsung ditembak mati? Kalau alasannya si terduga melawan kan sebenarnya bisa dilumpuhkan tanpa harus menembak mati, tembak bius kan bisa!” gugatnya.

Polisi kan lembaga penegak hukum, Ismail mengingatkan, tugasnya menangkap dan membawanya ke pengadilan, bukan lembaga eksekusi yang menembak tanpa proses peradilan. Namun sayangnya, dipengadilan pun belum tentu mendapatkan keadilan seperti halnya yang dialami oleh Ustadz Abu Bakar Baasyir.

“Meski barang bukti dan kesaksian menunjukkan ia tidak bersalah tetapi tetap saja divonis bersalah oleh hakim,” pungkasnya. [mediaumat/duniaterkini.com]

Rasa Takut Jadi Alasan Tentara Israel Tangkapi Anak-anak Palestina

Kepala Departemen Sensus Palestina, Abdul-Nasser Farawna, mengatakan Israel sengaja menargetkan anak muda Palestina, termasuk anak-anak. Itu karena mereka adalah inti dari masyarakat dan faktor yang bergerak.

Mantan tahanan politik itu menambahkan Israel takut kepada pemuda Palestina karena kesabaran dan ketekunan mereka untuk berjuang mencapai pembebasan dan kemerdekaan.

"Inilah sebabnya mengapa penangkapan terhadap pemuda dan anak-anak meningkat. Mereka dipenjara, disiksa, dilecehkan dan diintimidasi," kata Farawna seperti dikutip Mirajnews. Farawna menambahkan bahwa sebanyak 931 anak-anak diculik dan ditawan dari berbagai daerah di Tepi Barat dan Yerusalem yang dijajah. Terjadi peningkatan sekitar 5,7 % jumlah anak-anak yang diculik oleh tentara pada 2012 dan 37,5 % meningkat dibandingkan dengan 2011.

"Fakta pelanggaran yang paling serius dengan menculik anak-anak lalu dipukuli dan disiksa selama interogasi," jelasnya.

Farawna menyatakan mereka dipermalukan dan mengalami penyiksaan fisik serta emosional. "Penderitaan semua orang Palestina yang diculik, terutama anak-anak, mulai saat penangkapan yang dilakukan oleh puluhan tentara bersenjata. Para tentara itu menyerang rumah mereka, memukul dan menendang mereka di depan keluarga mereka," tegasnya.

Ia menambahkan pelanggaran juga mencakup penyerangan anggota keluarga. Mereka kemudian diborgol, ditutup matanya dan ditempatkan ke dalam jip militer di mana mereka sering dipukuli sebelum diseret ke fasilitas interogasi di kamp-kamp militer atau pemukiman.

Belanda Habiskan 67 Juta Euro untuk Malam Tahun Baru

Tradisi tahun baru di Belanda, tidak terlepas dari pesta dan kembang api. Masyarakat Belanda, berbondong-bondong bahkan kadang sampai antri untuk membeli petasan, persiapan untuk pesta tahun baru.

Petasan di Belanda merupakan sesuatu yang dilarang, illegal dijual belikan dan hanya boleh dapat di gunakan pada tanggal 31 hingga malam pergantian tahun saja. Di luar itu, pengguna yang nekat, dapat dipidanakan.

Meski terbilang ekonomi Belanda sedang tidak bagus, masyarakat ternyata tetap suka rela untuk menghamburkan uangnya demi pesta kembang api. Menurut berita salah satu media Belanda, Algemeen Dagblad, tahun ini jumlah euro yang dikeluarkan masyarakat Belanda hanya untuk petasan adalah 67 juta euro.

Jumlah tersebut sedikit melebihi dari nominal yang dikeluarkan pada tahun lalu. Sedangkan rekor pengeluaran untuk petasan, terjadi pada malam pergantian tahun baru 2008-2009, yaitu 74 juta euro.

Petasan dan kembang api sendiri, meski sudah melalui prosedur dan standar ketat penyeleksian tetap tidak pernah terlepas dari bahayanya. Tahun ini, tercatat 1 orang (51 tahun) meninggal dunia, 46 orang cedera mata dan 8 orang menderita buta karena petasan.

[zaenal/islampos/duniaterkini.com]

Dua Tewas dalam Bentrok Polisi-Mahasiswa di Mesir

Dua orang tewas pada Rabu (1/1) dalam bentrokan antara polisi Mesir dan para mahasiswa pendukung presiden terguling Muhammad Mursi yang memprotes penguasa yang dilantik militer, kata pejabat keamanan.

Koalisi pro-Mursi yang telah menyerukan aksi mogok nasional, menegaskan dua demonstran telah dibunuh. Salah satu dari mereka ditembak di kepala, kata para pejabat keamanan.

Televisi negara melaporkan bahwa polisi juga ditembak di dalam bentrokan, tetapi kini dalam kondisi stabil. Polisi mengatakan mereka hanya menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pemrotes dekat kementerian pertahanan dan menuduh kubu Islam menggunakan senjata.

Namun, menurut laporan AFP yang dikutip Kamis (2/1), aliansi pro-Mursi dalam sebuah pernyataan menuduh penguasa membunuh dua orang dan melukai tiga lainnya. Ikhwanul Muslimin ditetapkan sebagai teroris yang pekan lalu oleh otoritas dituduh melakukan pemboman ibu kota utara. Ikhawnul Muslimin membantah tuduhan itu.

Polisi juga menembakkan gas air mata pada protes mahasiswa pro-Mursi di Kota Zagazig, Delta Nil, kota asal pemimpin terguling itu, kata para pejabat keamanan. Mahasiswa pro-Mursi telah menggelar demonstrasi di universitas di Mesir, dan Rabu pagi Aliansi Anti-Kudeta pro-Mursi menyerukan lebih banyak protes.

"Karena mogok mahasiswa berhasil membuat gemetar seluruh sudut rezim kudeta, koalisi partai, gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok pembela demokrasi di Mesir menyerukan untuk secara bertahap, menentukan mogok nasional," katanya.

Polisi menyita pers bawah tanah di kota Mediterania, Alexandria, karena diduga mencetak selebaran-selebaran untuk pasukan keamanan, kata petugas keamanan. Dua orang di antaranya ditangkap. Tudingan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris diduga akan menyebabkan hukuman-hukuman keras yang dijatuhkan.

[rol/duniaterkini.com]