Setelah mengevaluasi dampak kenaikan gas ukuran 12 Kg, Hizbut Tahrir Indonesia desak pemerintah hentikan dan batalkan kenaikan sumber energi kebutuhan pokok rakyat tersebut.
“HTI besok akan melakukan aksi penolakan pukul 9 pagi di depan Istana dan akan mengirimkan pernyataan pers berkenaan dengan soal ini,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Sabtu (4/1) di Kantor DPP HTI, Crown Palace Jl Soepomo, Jakarta Selatan.
Menurut HTI, penaikan harga gas tersebut sangat semena-mena karena menaikkan harga dalam situasi sulit seperti ini akibat penaikan harga BBM, padahal sebelumnya pemerintah juga memaksa rakyat Indonesia untuk berpindah dari konsumsi minyak tanah ke gas.
“Ini keputusan yang sangat dzalim yang dilakukan oleh perusahaan milik negara. Karena itu pemerintah harus menghentikan dan membatalkan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat ini. Karena ini berdampak sangat serius pada peningkatan beban rakyat,” tegas Ismail.
Menurut Ismail, penaikan harga gas dan hajat hidup orang banyak yang semena-mena dan terus berulang lantaran negara mengatur masyarakat itu seperti hubungan pembeli dan penjual. “Apalagi kemudian seolah-olah Pertamina dilepas dengan alasan bisnis merugi sekian triliun kemudian dibenarkan untuk menaikan harga dengan semena-mena,” ungkapnya.
Ismail menegaskan, semestinya hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu pelayanan. Sehingga pemerintah melayani rakyat. Jadi tidak ada istilah rugi di sini. Lagi pula gas itu kan milik rakyat. Lalu pemerintah diwajibkan mengelola kok bilang rugi. “Ini adalah pola-pola kapitalis, rakyat yang sebagai pemilik gas itu diposisikan sebagai pembeli,” pungkasnya. [mediaumat/duniaterkini.com]
“HTI besok akan melakukan aksi penolakan pukul 9 pagi di depan Istana dan akan mengirimkan pernyataan pers berkenaan dengan soal ini,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Sabtu (4/1) di Kantor DPP HTI, Crown Palace Jl Soepomo, Jakarta Selatan.
Menurut HTI, penaikan harga gas tersebut sangat semena-mena karena menaikkan harga dalam situasi sulit seperti ini akibat penaikan harga BBM, padahal sebelumnya pemerintah juga memaksa rakyat Indonesia untuk berpindah dari konsumsi minyak tanah ke gas.
“Ini keputusan yang sangat dzalim yang dilakukan oleh perusahaan milik negara. Karena itu pemerintah harus menghentikan dan membatalkan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat ini. Karena ini berdampak sangat serius pada peningkatan beban rakyat,” tegas Ismail.
Menurut Ismail, penaikan harga gas dan hajat hidup orang banyak yang semena-mena dan terus berulang lantaran negara mengatur masyarakat itu seperti hubungan pembeli dan penjual. “Apalagi kemudian seolah-olah Pertamina dilepas dengan alasan bisnis merugi sekian triliun kemudian dibenarkan untuk menaikan harga dengan semena-mena,” ungkapnya.
Ismail menegaskan, semestinya hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu pelayanan. Sehingga pemerintah melayani rakyat. Jadi tidak ada istilah rugi di sini. Lagi pula gas itu kan milik rakyat. Lalu pemerintah diwajibkan mengelola kok bilang rugi. “Ini adalah pola-pola kapitalis, rakyat yang sebagai pemilik gas itu diposisikan sebagai pembeli,” pungkasnya. [mediaumat/duniaterkini.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar