Kepentingan Politis Dibalik Masuknya “Bos” Lion Air ke PKB

Menjelang pemilu rupa-rupa perilaku para pemangku partai politik. Tentu, langkah politik yang paling baru, bergabungnya “Bos” Lion Air, Rusdi Kirana dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan diangkat menjadi wakil ketua umum (Waketum) oleh Muhaimin Iskandar. Ini hanyalah siapa memanfaatkan siapa. Azasnya hanyalah kepentingan. Betapapun dipoles dengan sejumlah retorika “gombal”.

Rusdi Kirana “sukses” di bisnis maskapai penerbangan Lion, kemudian ingin memiliki payung politik, dan kemudian mengakuisisi PKB, dan diganjar dengan jabatan Waketum. Sementara  itu, PKB dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) membutuhkan “pelumas” untuk menggerakkan mesin partainya. Maka, kedua kepentingan itu bertemu, antara Rusdi Kirana dengan PKB alias Cak Imin.

Sama halnya, Hary Tanoe yang mula-mula berkongsi dengan Suryo Paloh dan Nasdem, kemudian pecah kongsi, dan sekarang Hary Tanoe nempel di Partai Hanura. Kebetulan, Hanura dan Wiranto memerlukan “pelumas” yang akan digunakan menggerakan mesin partainya. Kedua kepentingan antara Hanura dan Hary Tanoe bertemu.

Banyak sekarang kalangan pengusaha cina yang memasuki ranah politik, dan ingin mencari payung politik. Di DKI ada Ahok, di Hanura ada Hary Tanoe, dan di PKB ada Rudi Kirana. Semuanya menjalin hubungan karena bertemunya kepentingan diantara mereka, dan saling memanfaatkan, “bisnis is usually”.

Meskipun, Rusdi Kirana, bergabugnya dengan PKB, dia katakan karena adanya rasa memiliki utang budi khusus pada Gus Dur dan NahdlatulUlama (NU), ungkap “Bos” Lion Air itu dalam konferensi pers di kantor pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Saya sangat merasa berhutang budi pada Gus Dur dan NU, dan pasti tidak mungkin saya bisa membalasnya,” katanya, Minggu (12/1/2014).

Rusdi menganggap apa yang telah dilakukan Gus Dur patut diteladani bangsa ini. Kepemimpinannya, perjuangannya untuk pluralisme dan kebhinekaan, merupakan visi kebangsaan yang tidak ternilai. “Gus Dur membuat saya sebagai anak China merasa diakui sejajar dengan saudara-saudara saya dari etnik lain di negeri ini,” demikian kata Rusdi dengan suara bergetar.

Rasa terima kasih Rusdi itu kemudian disampaikannya langsung kepada GusDur, ketika lengser dari kursi Presiden. Bagi Rusdi, GusDur telah memanusiakan dia dan etnisnya. “Bagi saya, PKB adalah wadah perjuangan politik warga NU dan pelembagaan visi dan misi kebangsaan Gus Dur yang sangat dalam itu.” Jelasnya.

“Suka ataupun tidak adalah fakta bahwa hampir semua rakyat Indonesia beragama Islam. Baik buruknya bangsa ini akan sangat ditentukan oleh baik-buruknya umat Islam.Dalam demokrasi, apakah Indonesia akan menjadi demokrasi yang matang atau gagal akan sangat ditentukan oleh umat Islam,” jelasnya

Bos Lion Air ini berpendapat jika Gus Dur dan NU tidak meletakkan pemikiran dan pelembagaan seperti, hubungan antara umat Islam dan bangsa kita Indonesia akan terus bermasalah. “Gus Dur dan NU telah mampu menarik gerbong umat Islam menjadi fondasi bagi sebuah Indonesia yang demokratis. Tantangan ke depan adalah mematangkannya,”demikian Rusdi menegaskan.

Sementara itu, golongan pribumi yang berjuang berkalang tanah mengusir penjajah, sekarang hanyalah menjadi golongan kelas dua, di mana mereka hanya menjadi “kuli” di negeri sendiri, sementara itu, golongan cina telah menguasai asset ekonomi Indonesia.

Menjelang pemilu sekarang ini, muncul partai “Ali-Baba”, diluar nampak partai itu adalah partainya “Ali” (pribumi), tetapi yang mengendalikan dan yang menguasainya si “baba” alias cina. [voaislam/duniaterkini.com]

MUI Tanggapi Pengaduan Dakwah Abu Marlo

Abu Marlo, seorang pesulap tiba-tiba berubah menjadi ustadz yang menyampaikan ceramah agama. Masyarakat yang menyaksikan ceramahnya di televisi banyak menemukan keanehan-keanehan dalam penyampainnya, seperti menganggap membaca Al Quran lebih wajib daripada Sholat, mengaitkan bait-bait lagu dengan ayat Al Quran dan menafsirkan ayat Al Quran sesuai dengan kehendak sendiri tanpa merujuk kepada penafsiran ulama yang mu’tabar.

Menanggapi banyaknya keluhan dimasyarakat, pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) pusat telah berencana untuk menampung pengaduan masyarakat terhadap acara-acara dakwah Islam di TV nasional.

“Untuk merespon pengaduan masyarakat terkait tayangan program dakwah Abu Marlo di ANTV, Komisi Pengkajian MUI pusat dalam sepekan ke depan akan membuka akun email pengaduan masyarakat terkait perkembangan pemantauan dakwah ditengah umat,” kata Wakil Sekretaris Litbang MUI Pusat, Fahmi Salim, MA dalam akun twitternya @Fahmisalim2, Rabu (7/1).

Rencananya, lanjutnya, sesegera mungkin akan meminta pimpinan MUI melakukan sharing session bersama  pimpinan media dan produser acara reliji dan dakwah pada tv nasional untuk memantau kontennya.

Selain itu akan dibuat SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk konten dakwah di televisi agar isi dakwah tidak disalahgunakan.

“Meminta pimpinan MUI menetapkan SOP konsultasi konten dakwah tv utk menghindari penyalahgunaan dalil dn pendangkalan agama ditengah umat,” ujarnya.

LSI : Masyarakat Apatis Terhadap Aparat Hukum Dalam Isu Terorisme

Paradoks Polri dan BNPT dalam merespon isu terorisme memunculkan apatisme terhadap aparat hukum. Hal ini disampaikan Toto Izul Fatah di Jakarta Selasa (07/01). Seperti yang diberitakan Antara (8/01), komunikasi publik yang dilakukan pemerintah melalui  Polri dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dalam merespon isu terorisme dinilai belum berhasil.

“Selain dianggap belum efektif mencegah terorisme, respon dua lembaga itu juga saya nilai memunculkan apatisme publik terhadap aparat hukum,” kata Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah di Jakarta, Selasa.

Menurut Toto, setidaknya ada dua isu penting yang harus direspon cerdas oleh Polri dan BNPT terkait kasus terorisme, yaitu  penjelasan Polri yang terkesan paradoks. Di satu sisi para teroris itu sering digambarkan sebagai kelompok terlatih dan canggih karena kemampuannya untuk terus hidup dan melancarkan aksinya, termasuk kemampuan merakit bom dan memasok senjata dari luar negeri.

“Tapi, disisi lain, Polri mengungkap fakta berbeda tentang lugunya kelompok teroris ini. Misalnya, untuk kelompok teroris sekelas Dayat CS yang ditembak mati di Ciputat, dengan lugunya masih meninggalkan jejak dengan terungkapnya sejumlah dokumen rencana pemboman di sejumlah tempat. Termasuk, selalu meninggalkannya jejak buku panduan jihad,” katanya.

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI itu mengatakan, dari beberapa kali aksi penggerebekan terhadap teroris, selalu ditemukan adanya buku panduan jihad.

Toto menegaskan, penjelasan tersebut penting agar Polri terhindar dari tudingan miring kemungkinan adanya rekayasa, terutama dari kelompok agama tertentu yang merasa dirugikan dengan pengungkapan barang bukti para teroris yang selalu ada buku panduan jihad.

Sementara itu, Jubir HTI menyatakan apatisme terhadap aparat tidak bisa dilepaskan dari fakta banyaknya kejanggalan dalam setiap operasi memerangi terorisme. Kepada, mediaumat.com, Jum’at (3/1), Ismail Yusanto mengatakan polisi dengan segala kemampuan, kelengkapan dan ilmu pengetahuannya sebenarnya mampu menangkap hidup-hidup keenam atau ketujuh orang terduga teroris di Tangerang Selatan.

Menurutnya, Katakanlah para terduga tersebut bersenjata, toh kenyataannya senjatanya pun jauh di bawah kecanggihan senjata polisi.  “Tapi mengapa ditembak mati?” tanyanya lagi.

Lalu muncullah narasi tunggal, daftar ini dan daftar itu, yang kebenarannya bisa iya bisa tidak. “Masalahnya kan tidak terkonfirmasi kepada yang bersangkutan karena sudah ditembak mati,” sesal Ismail.

Ismail dengan nada yang tinggi pun mengingatkan. “Ini terduga teroris lho! Terduga itu artinya baru diduga, artinya bisa iya bisa tidak. Beda dengan tersangka, kalau tersangka itu kan memang berdasarkan penyidikan lalu dituduhkan bahwa dia itu melakukan tindak pidana,” terangnya.

Tetapi meski tersangka —tersangka apa pun juga termasuk tersangka korupsi— kan tidak boleh ditembak. “Ini mengapa baru terduga saja malah langsung ditembak mati? Kalau alasannya si terduga melawan kan sebenarnya bisa dilumpuhkan tanpa harus menembak mati, tembak bius kan bisa!” gugatnya. [htipress/duniaterkini.com]

KPI Lakukan Teguran untuk Acara YKS yang Kontroversi

Program acara Yuk Keep Smile (YKS) yang tayang di Trans TV telah menuai kontroversi. Selain mendapat teguran Komisi Penyiaran Indonesia, ribuan orang menandatangani sebuah petisionline meminta tayangan Yuk Keep Smile (YKS) di Trans TV dihentikan. Mereka menganggap tayanganYKS tidak mendidik.

“Kritik saya terhadap semua (televisi). Ini tantangan untuk orang-orang televisi meningkatkan kualitas programnya,” ungkap salah seorang anggota Dewan Pers, Ray Wijaya, ditemui di gedung High End, Jakarta Pusat.

Menanggapi program acaranya yang kontroversial, Direktur Utama Trans TV, Dr. Ishadi Soetopo Kartosapoetro, M.Sc. atau disapa Ishadi S. K. turut serta saat bertemu pihak KPI.

“Salah atau benar, buktinya KPI memanggil. Artinya ada etika di sana. Ada tanggung jawab media, termasuk TV, terhadap program acaranya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ray mengimbau dan mengajak agar setiap pelaku televisi menyuguhkan program acara berkualitas kepada masyarakat.

“Fakta ada begitu banyak program berkualitas, tapi nyatanya tidak semua ditonton,” tutup dia seperti dikutip Okezone. [islampos/duniaterkini.com]

Melarang Siswi Berjilbab Adalah Pelanggaran HAM

Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila mengatakan, larangan berjilbab kepada siswi SMA Negeri 2 di Denpasar, Bali, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Karenanya, Komnas HAM menolak argumentasi aturan penyeragaman di semua instansi yang mengarah pada larangan atau pun mengancam eksistensi keberagamaan warga negara.

"Prinsipnya, keyakinan untuk menjalankan agama, bagi siapa pun, tidak boleh dibatasi oleh apa pun dan alam kondisi apa pun," kata Laila saat berbincang dengan ROL, Rabu (8/1).

Siti berpendapat, berjilbab atau pun tidak adalah pilihan seorang warga negara untuk mempertahankan eksistensi keyakinannya.

Regulasi pengekangan terhadap umat Muslim Indonesia kembali terjadi. Kali ini datang dari institusi pendidikan. Otoritas SMA Negeri 2 di Denpasar, Bali represif dengan aturan melarang siswi muslim menutup aurat kepalanya.

Kepala SMA Negeri 2, Ketut Sunarta beralasan, aturan itu adalah kesepakatan antara pihak sekolah, murid bersama wali murid. Kata dia, aturan sekolah tidak mengatur tentang pakain 'khas' untuk bersekolah.

Aturan sekolah mengharuskan, seluruh siswi berseragam lengan pendek dan rok. Jilbab dikategorikan pakain di luar aturan. Alhasil salah seorang siswa di kelas XII IPA 1, Anita Wardhana mengeluhkan aturan tersebut.

Anita adalah satu di antara sekian siswi Muslim yang ingin berjilbab. Anita, bahkan ingin pas foto di ijazahnya kelak tetap mengenakan jilbab.

Saban hari, Anita memang berjilbab. Aktivis perempuan di Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Denpasar ini pun kerap berjilbab jika berangkat ke sekolah.

Ia terpaksa mengenakan kain pantai selutut untuk menutupi bagian kaki sampai ke lutut. Gara-gara aturan itu, Anita harus mengganti kostum saat masuk ke areal sekolah.

Melarang Jilbab, Sekolah Melanggar Konstitusi

Sekolah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Terlebih, melarang pengunaan jilbab bagi siswi dengan alasan melanggar peraturan sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainudin mengatakan, masalah seragam sekolah yang diatur pemerintah memang lama ada pro dan kontra.

"Kalau pun sekolah boleh membuat aturan sendiri, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tutur Zainudin dalam pesan singkatnya kepada ROL, Selasa (7/1) malam.

Zainudin melanjutkan, mengenakan jilbab adalah hak asasi termasuk siswa sekolah. Hak asasi ini juga dilindungi UUD 1945, sehingga peraturan sekolah tak boleh melanggar konstitusi negara.

Jilbab, kata Zainudin, juga bagian dari menjalankan UU Sisdiknas. Di UU Sisdiknas ditekankan tujuan pendidikan adalah mendidik anak didik untuk beriman dan bertaqwa. "Kalau jilbab dilarang berarti bertentangan dengan UUD 45 dan UU 20 th 2003 tentang sisdiknas."

Sebelumnya, Anita Wardani, siswi SMAN 2 Denpasar, mengaku dipersulit pihak sekolah ketika mengajukan permohonan memakai jilbab untuk seragam sekolah. Ia mengaku sudah dua tahun berkeinginan mengenakan jilbab di sekolahnya.

Pihak sekolah mengaku siswa harus mengikuti tata tertib mengenai seragam yang sudah disepakati. Siswa diberikan kebebasan menggunakan seragam, termasuk jilbab hanya pada hari Sabtu.

Peneliti UI Cecar Anis Matta Soal Platform PKS yang Dinilai Liberal

Presiden PKS Anis Matta diundang dalam diskusi yang digelar oleh Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI. Dalam diskusi yang membincangkan platform partai itu, Anis Matta dicecar soal platform PKS yang dinilai liberal.

Diskusi itu menghadirkan sekitar 15 peneliti yang mayoritas bergelar doktor dari berbagai disiplin ilmu, mayoritas FISIP. Para doktor itu sebelum diskusi telah lebih dulu membaca buku tentang platform PKS. Apa penilaian mereka?

"Kesan saya orang kampus, ada kegalauan luar biasa di PKS terutama dalam membandigkan cita-cita dengan realitas. Pilihan tentang negara menjadi ragu, justru memilih minimalis whichis itu liberal," kata peneliti FISIP UI, DR Edi Prasetyo.

Dalam diskusi bersama Anis Matta di kampus UI, Depok, Selasa (7/1/2013) hadir tokoh PKS Jazuli Juwaini dan Taufik Ridho, namun tak duduk di depan.

Menurut Edi, satu-satunya negara yang mempunyai platform yang minimalis dan pragmatis dengan mengedepankan kesejahteraan individu dan kebebasan, justru hanya ada di Amerika Serikat.

"Ide gagasan itu selalu dikritik, agak mengejutkan ketika PKS mengedepankan gagasan seperti ini," ujarnya.

Hal senada disampaikan peneliti FISP UI lainnya yaitu DR Mahmud Syalton.  Syalton yang juga sudah habis membaca buku tentang platform PKS itu, menilai PKS yang terkesan anti Amerika justru terkesan pro Amerika dalam praktiknya.

"Di halaman 62 (buku platform) PKS terkesan PKS sangat Amerika, kemudian halaman 71 karakter PKS sangat liberal dengan mengusung politik bebas tapi tidak ada parameternya," ujarnya.

Mahmud kemudian memaparkan beberapa peristiwa belakangan yang terjadi di elite PKS, yang tak lagi anti dengan budaya di luar Islam.

Di antaranya Fahri Hamzah yang mengucapkan selamat Natal pada perayaan Natal kemarin, begitu juga tokoh PKS Ahmad Heryawan yang berfoto dengan Santa Claus dalam perayaan Natal.

"Apakah ini tidak membingungkan? Padahal selama ini, PKS kental sebagai partai Islam dan terlanjur masuk dengan liqo' (pengajian). Saya kaget PKS kemudian tidak Islami," kata Mahmud.

Menanggapi hal itu, sang Presiden PKS Anis Matta mengatakan dalam pandangan PKS tidak ada platform atau sistem yang salah dan benar. PKS juga kini tengah mencari sistem bernegara yang tepat.

"Di dalam perspektif kami tidak ada kritik sistem pada salah atau benar. Contoh Islam sendiri yang beri landasan, Islam itu jalan tengah. Maka cara dia memandang bukan benar salah, tapi penyempurnaan," papar Anis.

"Kami sedang mencari model. Dalam proses pencarian ini, ada proses komparasi. Indonesia sedang belajar dari semua model ini. Bisa saja dalam perbandingan itu, muncul negara tertentu sebagai negara yang kita layak tiru dalam beberapa hal, bukan model penuh," imbuhnya. 

[detiknews/duniaterkini.com]

Hina Muhammadiyyah, IMM Laporkan Ahok ke Polda Metro Jaya

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta (IMM) melaporkan  Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya hari ini Senin (6/1/2014) sekira jam 11.00.

Pelaporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana Pasal 156 dan 156A KUHP, yaitu tentang penghinaan institusi agama Islam  Muhammadiyah.

Sebelumnya pekan lalu, PP Muhammadiyah menolak keras wacana pembangunan lokalisasi prostitusi yang dilontarkan si Ahok.

“Sikap Muhammadiyah, tentu itu kemungkaran, kita semangatnya, pandangannya tidak setuju hal tersebut,” kata Koordinator Divisi Dakwah Khusus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Agus Tri Sundari seperti ditulis  detikcom, Senin (30/12/2013).

Sehari setelah itu, Ahok mengucapkan kalimat, “jangan munafik” dalam komentarnya.

“Saya juga nggak setuju ada legalisasi prostitusi. Persoalannya, jangan munafik, emang nggak ada prostitusi di DKI? Ngapain munafik? Itu aku nyindir aja,” ucapnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2013).

Ahok Pro Maksiyat Resmi

Ahok, sangat menyetujui tempat maksiyat resmi alias lokalisasi.

“Saya lebih suka lokalisasi (prostitusi) resmi. Kita bisa masukin pendeta atau kyai di sana,” ucap Wagub DKI keturunan Cina lagi Kristen ini, lansir rmol.co (4/1/2014) .

Dengan begitu, kata Ahok, dapat diketahui pelaku-pelaku praktik prostitusi dengan jelas. Dinas Kesehatan Pemprov DKI juga bisa turun ke area itu jika diperlukan, .

Mendengar itu,  Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) tidak setuju dengan ide ini. Baik legal maupun ilegal, prostitusi tidak boleh.

“Apapun alasannya pelacuran, nggak boleh. Sporadis maupun dilegalkan,”tegasnya.

Kata SDA, di Jakarta memang pernah lokalisasi di daerah Kramat Tunggak. Daerah tersebut terkenal dengan istilah daerah haram jadah. Pada masa Gubernur Sutiyoso, lokasisasi tersebut berhasil ditutup, untuk kemudian dibangun Islamic Center di sana.

SDA menambahkan, tidak ada pembenaran untuk melegalkan praktik pelacuran. Niat mengontrol penyebaran HIV/AIDS tidak harus dilakukan dengan melokalisasi pelacuran. “Nggak ada logikanya melegalkan pelacuran. Kalau untuk pencegahan AIDS, ya penegakan hukum. Kalau ada yang sporadis, penindakan hukumnya yang dipertegas,” jelasnya.

Dia menggugat logika dangkal Ahok, tidak ada jaminan adanya lokalisasi akan menghilangkan prostitusi ilegal di Jakarta. Bisa saja yang  bertebaran di jalanan Jakarta atau hotel mesum juga tetap ada.

“Kalau dilokalisir, apakah yang sporadis berhenti? Ya nggaklah. Nggak ada jaminan juga. Dua duanya jalan. Lebih baik penegakan hukum yang jelas,” tegasnya. [arrahmah/duniaterkini.com]

Suryadharma Ali Nyatakan Prihatin Terhadap Larangan Siswa Berjilbab

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan prihatin terhadap larangan siswa berjilbab. Sebab, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan bahwa dalam pendidikan tidak ada lagi diskrimintatif, juga berlawanan dengan upaya peningkatan akhlak bagi siswa itu sendiri.

“Saya prihatin, bahwa sampai hari ini masih ada diskriminatif dalam dunia pendidikan,” kata Menag seusai meluncurkan program Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan ujian penerimaan mahasiswa baru PTAIN di Jakarta, Selasa (7/1).

Didampingi Dirjen Pendidikan Agama Islam (Pendis) Nur Syam, Menag  menyatakan prihatin jika ada siswa meminta untuk berjilbab di lingkungan sekolah dilarang guru. Ini adalah peristiwa ironis. Pendidikan yang ingin dicapai bukan saja mendapatkan anak didik berprestasi dalam bidang akademik, cerdas tapi juga berakhlak mulia.

Menggunakan jilbab itu, lanjut Suryadharma Ali, merupakan bukan sekedar simbol agama tetapi lebih dari itu sebagai upaya seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jika seseorang sudah dekat dengan Tuhan dan berakhlak mulia, tentu untuk mendidik siswa akan jauh lebih mudah. Karena itu, tidak perlu ada diskriminasi dalam pendidikan.

Seorang siswi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Denpasar Bali, Anita Wardhana, dilarang mengenakan jilbab oleh guru-gurunya saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswi yang kini duduk di bangku kelas XI itu bahkan disuruh untuk pindah sekolah, jika ia tetap bersikeras mengenakan jilbab.

Terkait dengan persoalan itu, Menag akan meminta penjelasan kepada Mendikbud Muhammad Nuh tentang apa yang melatarbelakangi persoalan larangan itu. Jika ada larangan di sekolah itu, Menag minta segera dicabut.

Larangan penggunaan jilbab bagi wanita muslim, menurut Menag, sesungguhnya juga terjadi di beberapa perusahaan. Bahkan di kalangan media pun masih ada larangan seperti itu. Untuk ini, Menteri Agama juga mengimbau agar penggunaan jilbab hendaknya tidak dilarang.

ICAF: Aksi Densus 88 di Ciputat Adalah Pembantaian

Mustofa B. Nahrawardaya, Peneliti Terorisme Indonesia Crime Analyst Forum (ICAF) menilai aksi penyergapan Densus 88 terhadap sejumlah pemuda muslim yang diduga terlibat terorisme di Ciputat yang berujung eksekusi mati pada malam tahun baru 2014 kemarin adalah tindakan sadis dan biadab. Lebih tepatnya aksi penyergapan itu disebut pembantaian daripada penegakan hukum.

“Dilihat dari proses peristiwanya, kegiatan aparat di Ciputat bukanlah kegiatan penegakan hukum, melainkan sebagai shock teraphy semata.” Tuturnya dalam rilis yang dikirimkan ke voa-islam.com.

Bentuk shock teraphy ini, masih menurut aktifis muda Muhammadiyah ini, lebih cenderung kepada pembantaian brutal nan sadis, ketimbang penegakan hukum seperti yang diatur dalam Undang-undang. Ini terutama ditujukan kepada aktifis Islam yang memiliki ruh jihad dan melawan hegemoni Amerika.

“Maka shock teraphy tersebut sepertinya memang bagian dari program deradikalisai untuk membantu program pemberantasan terorisme global,” tuturnya.

Menurut Mustofa, pemandangan yang menyakitkan umat Islam pada penggrebekan aktifis Islam kali ini bukan saja ritual pembunuhan terhadap terduga ‘teroris’. Tapi disitanya Kitab Suci Al-Qur’an oleh Densus 88 dari tempat penggerebekan sebagai barang bukti. Ini termasuk bentuk pelanggaran HAM kaum muslimin Indonesia.

“Pembantaiannya sendiri sudah melanggar HAM, apalagi penyitaan Kitab Suci,” tuturnya.

Dampak ketakutan dan kecemasan atas tontotan ‘drama’ pembantaian di Ciputat tersebut, pastinya menurut Mustofa, bukan hanya kelompok garis keras saja. Namun semua yang mengetahui peristiwa sadis tersebut juga merasa cemas. Sehingga proses penyerbuan brutal lebih dari 9 jam yang berakhir dengan eksekusi mati yang dilakukan bertepatan dengan pergantian tahun ini jelas bukan kegiatan yang efektif. [voa-islam/duniaterkini.com]

Survei Cirus: Hanya 9,4% Publik yang Masih Percaya Partai Politik

Lembaga Survei Cirus Surveyors Group mengukur seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, hanya tersisa 9,4% responden yang masih percaya.

“Sebanyak 9,4% responden masih percaya dengan kinerja partai politik, sebanyak 39,2% kurang percaya, 40% tidak percaya, dan 11,4% tidak tahu,” kata Direktur Riset Cirus Surveyors Group Kadek Dwita Apriyani di Resto Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2014).

Menurut Dwita, survei tersebut mengindikasikan publik sudah tak yakin bahwa parpol telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hanya 14,6% responden yang yakin parpol telah melakukan pelatihan mengenai demokrasi, pemerintahan, dan pemilu.

“Banyak responden tak yakin parpol menjalankan visi misinya dengan baik. Survei juga menghasilkan bahwa parpol diduga tidak melakukan perekrutan dengan baik dan tidak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan secara berkala,” ujar Dwita.

Cirus juga melakukan survei terkait apa sebenarnya masalah utama yang dirasakan masyarakat. Hasilnya, masalah terkait mahalnya harga pangan ada di urutan pertama.

“Hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat justru merisaukan mahalnya harga kebutuhan pokok dengan angka 27,9%,” kata Dwita.

Masalah kedua yang paling dirisaukan publik yaitu tentang buruknya transportasi publik dan infrastruktur jalan (22,2%). Sulitnya mencari lapangan kerja berada di urutan ketiga dengan 16,3% responden.

“Korupsi kolusi dan nepotisme ada di posisi keempat dengan 12,1%,” ujar Dwita.

Responden terdiri dari penduduk Indonesia dengan minimal usia 17 tahun. Sebanyak 2.200 responden diwawancara dengan cara tatap muka. Data dikumpulkan mulai 9 hingga 15 Desember 2013. Sementara itu metode yang digunakan adalah metode acak bertingkat.  

[detik/duniaterkini.com]

Sudah 100 Terduga Teroris Tewas Dibunuh Densus 88

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menjadikan penanganan terorisme sebagai salah satu fokus penyelesaian kasus HAM tahun ini.

Komnas menilai beberapa proses dan pendekatan penanganan kasus terorisme kerap melanggar HAM, termasuk penembakan mati para terduga teroris.

"Sudah 100 teroris mati ditembak, termasuk enam orang di Kampung Sawah, Ciputat," kata Ketua Sub Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai saat dihubungi, Sabtu, 4 Januari 2014.

Pigai menyatakan, Komnas akan melakukan penyelidikan dalam proses penggrebekan dan penangkapan kelompok Abu Roban di Ciputat. Pendekatan tembak mati teroris, menurut dia, tak adil karena mengurangi hak para terduga yang masih ada kemungkinan tak terkait langsung.

Dibagian lain, Pengamat kontra-terorisme Harits Abu Ulya menyebutkan ada dua kejanggalan dalam penggerebekan teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu, 1 Januari 2014. Pertama, Harits meragukan ada baku tembak. "Ini tidak jelas. Karena kesaksian warga yang hadir berbeda dengan keterangan aparat," ujar Harits, Kamis, 2 Januari 2014. "Kata warga sekitar, tidak ada baku tembak. Mereka langsung dilumpuhkan.”

Harits curiga praktek pelumpuhan secara tiba-tiba ini adalah modus yang diulang. Seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, ketika seorang terduga teroris dieksekusi tanpa diinterogasi. “Padahal, aparat belum tahu mereka siapa,” katanya.

Dia juga meragukan ada polisi yang tertembak peluru teroris. Sebab, jika ditelisik, tidak ada proyektil atau selongsong peluru di area penggerebekan. Ia menduga polisi hanya menggunakan peluru hampa. “Itu kalau jurnalis mau teliti, apa ada proyektil berserakan?” katanya. "Saya tak yakin ada aparat yang tertembak kakinya."

Kejanggalan kedua, soal seorang terduga teroris bernama Nurul Haq. “Menurut Kabag Penum Rianto, dia sudah tertangkap September lalu," ujar Harits. "Tapi sekarang ikut dalam rombongan Ciputat."

Hasil identifikasi yang dilakukan polisi menyebutkan bahwa enam terduga teroris ini sebagai Daeng alias Dayat Hidayat, Nurul Haq alias Dirman, Oji alias Tomo, Rizal alias Teguh alias Sabar, Hendi, dan Edo alias Amril. Begitukah nasib aktifis Muslim?

Ismail Yusanto: Kenaikan Gas Keputusan yang Sangat Dzalim

Setelah mengevaluasi dampak kenaikan gas ukuran 12 Kg, Hizbut Tahrir Indonesia desak pemerintah hentikan dan batalkan kenaikan sumber energi kebutuhan pokok rakyat tersebut.

“HTI besok akan melakukan aksi penolakan pukul 9 pagi di depan Istana dan akan mengirimkan pernyataan pers berkenaan dengan soal ini,” ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Sabtu (4/1) di Kantor DPP HTI, Crown Palace Jl Soepomo, Jakarta Selatan.

Menurut HTI, penaikan harga gas tersebut sangat semena-mena karena menaikkan harga dalam situasi sulit seperti ini akibat penaikan harga BBM, padahal sebelumnya pemerintah juga memaksa rakyat Indonesia untuk berpindah dari konsumsi minyak tanah ke gas.

“Ini keputusan yang sangat dzalim yang dilakukan oleh perusahaan milik negara. Karena itu pemerintah harus menghentikan dan membatalkan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat ini. Karena ini berdampak sangat serius pada peningkatan beban rakyat,” tegas Ismail.

Menurut Ismail, penaikan harga gas dan hajat hidup orang banyak yang semena-mena dan terus berulang lantaran negara mengatur masyarakat itu seperti hubungan pembeli dan penjual. “Apalagi kemudian seolah-olah Pertamina dilepas dengan alasan bisnis merugi sekian triliun kemudian dibenarkan untuk menaikan harga dengan semena-mena,” ungkapnya.

Ismail menegaskan, semestinya hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu pelayanan. Sehingga pemerintah melayani rakyat. Jadi tidak ada istilah rugi di sini. Lagi pula gas itu kan milik rakyat.  Lalu pemerintah diwajibkan mengelola kok bilang rugi. “Ini adalah pola-pola kapitalis, rakyat yang sebagai pemilik gas itu diposisikan sebagai pembeli,” pungkasnya. [mediaumat/duniaterkini.com]

MMI Geram Dengan Tindakan Densus 88

Jamal koordinator Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) geram dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan Densus 88 oleh enam orang yang diduga teroris, di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (31/12) yang lalu.

Kecamannya itu disampaikan saat ia mengujungi kamar jenazah di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Jumat (3/1).

Menurutnya umat Islam wajib berjuang dan bangkit melawan untuk menegakan syariat Islam. "Bangsa ini di bawah hukum kafir, hukum raja," geramnya.

Jamal mengaku kenal dua terduga teroris yang tewas itu. Menurutnya dua orang yang diduga teroris itu adalah orang baik. "Saya kenal keduanya sebagi ustad. Keduanya orang baik," kata Jamal.

Ia menyesalkan proses identifikasi yang terlalu lama. Padahal keluarga sudah menolak untuk dilakukan autopsi dan meminta agar segera dimakamkan.

Kejanggalan pada Penanganan Terduga Teroris

Terkait penembakkan mati ditempat terduga teroris pada Malam Tahun Baru di Tangerang Selatan, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan kejanggalan yang sering terjadi pada penanganan terduga teroris. “Mengapa harus ditembak mati?” tanyanya retoris kepada mediaumat.com, Jum’at (3/1) melalui sambungan telepon selular.

Menurutnya, polisi dengan segala kemampuan, kelengkapan dan ilmu pengetahuannya sebenarnya mampu menangkap hidup-hidup keenam atau ketujuh orang terduga teroris di Tangerang Selatan. Katakanlah para terduga tersebut bersenjata, toh kenyataannya senjatanya pun jauh di bawah kecanggihan senjata polisi.  “Tapi mengapa ditembak mati?” tanyanya lagi.

Lalu muncullah narasi tunggal, daftar ini dan daftar itu, yang kebenarannya bisa iya bisa tidak. “Masalahnya kan tidak terkonfirmasi kepada yang bersangkutan karena sudah ditembak mati,” sesal Ismail.

Ismail dengan nada yang tinggi pun mengingatkan. “Ini terduga teroris lho! Terduga itu artinya baru diduga, artinya bisa iya bisa tidak. Beda dengan tersangka, kalau tersangka itu kan memang berdasarkan penyidikan lalu dituduhkan bahwa dia itu melakukan tindak pidana,” terangnya.

Tetapi meski tersangka —tersangka apa pun juga termasuk tersangka korupsi— kan tidak boleh ditembak. “Ini mengapa baru terduga saja malah langsung ditembak mati? Kalau alasannya si terduga melawan kan sebenarnya bisa dilumpuhkan tanpa harus menembak mati, tembak bius kan bisa!” gugatnya.

Polisi kan lembaga penegak hukum, Ismail mengingatkan, tugasnya menangkap dan membawanya ke pengadilan, bukan lembaga eksekusi yang menembak tanpa proses peradilan. Namun sayangnya, dipengadilan pun belum tentu mendapatkan keadilan seperti halnya yang dialami oleh Ustadz Abu Bakar Baasyir.

“Meski barang bukti dan kesaksian menunjukkan ia tidak bersalah tetapi tetap saja divonis bersalah oleh hakim,” pungkasnya. [mediaumat/duniaterkini.com]

Penggerebekan Teroris Ciputat, IPW: Komnas HAM Harus Lakukan Investigasi

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi terhadap operasi penggerebekan terduga teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, oleh Tim Densus 88 pada malam pergantian tahun baru 2014.

“Dalam kasus Ciputat, Komnas HAM harus melakukan investigasi. IPW berharap Komnas HAM mengawasi dengan ketat dan serius cara-cara kerja Densus 88,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (2/1) malam.

Neta menjelaskan investigasi perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada tindakan pelanggaran HAM dalam operasi itu.

Tim Densus 88 melalui operasi penggerebekan selama ini kerap mengeksekusi nyawa para terduga teroris, dengan dalih terjadi tembak-menembak dan para terduga teroris melakukan perlawanan hebat terhadap polisi.

Dia menuding beragam logika juga kerap dibangun polisi dengan menyertakan keterangan saksi-saksi yang tidak meyakinkan.

Padahal, menurut Neta, operasi penggerebekan yang tidak transparan seperti itu justru menimbulkan kerisauan di masyarakat. Sebab bukan tidak mungkin masyarakat yang jarang bersosialisasi di sebuah wilayah tiba-tiba ditangkap, bahkan dieksekusi, lantas disebut-sebut sebagai terduga teroris.

“Cara-cara polisi yang mengeksekusi nyawa orang-orang yang dituding sebagai teroris di lapangan tentu sangat disesalkan. Meski sudah banyak dikecam berbagai pihak, tindakan eksekusi terus terjadi,” kata dia seperti dikutip Antara.

Dia menekankan bahwa tugas utama polisi adalah melumpuhkan tersangka, bukan sebagai eksekutor yang selalu menewaskan nyawa para terduga teroris.

Sebelumnya, sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) pagi tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan.

Dalam penggerebekan yang disertai baku tembak itu, enam terduga teroris yang diduga bagian dari kelompok Abu Roban tewas.

Terduga teroris yang tewas adalah Nurul Haq alias Dirman, Ozi alias Tomo, Rizal alias Hendi, Edo alias Ando, dan Amril.

Sementara satu orang sebelumnya tewas ditembak di ujung Gang Hasan ketika mengendarai motor adalah Daeng alias Dayat. [pz/Islampos/duniaterkini.com]

Pamong Institute : Inilah Rapor Merah Parpol Peserta Pemilu

“Jika publik menggunakan indikator fungsi parpol untuk menilai kinerja parpol peserta pemilu maka nyaris semua nilainya jeblok alias rapornya kebakaran,” simpul Direktur Eksekutif Pamong Institute Wahyudi Al Maroky.

Menurutnya, salah satu tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (penyalur aspirasi).  Parpol sekarang gagal menjadi penyalur aspirasi rakyat. Konon lagi berharap memperjuangkan kepentingan rakyat. Semua parpol sibuk dengan kepentingan elite partai. Dan itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara termasuk korupsi dan manipulasi kalau tidak ingin disebut menipu rakyatnya.

Tak ada partai yang bersih apalagi peduli dengan kepentingan rakyat. “Contoh paling nyata adalah ketika kenaikan harga BBM, jika ditanyakan ke seluruh rakyat tentu mayoritas rakyat tak setuju, tapi demi kepentingan para kapitalis dan elite parpol mereka mencampakkan kepentingan rakyat,” katanya.

Rapor merah selanjutnya adalah gagal dalam mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Sementara semua partai berlomba meraih suara dengan berbagai cara yang sangat tidak mendidik. Bukan membangun partisipasi tapi membagi sembako dan bahkan bagi uang (money politics). “Ini efek demokrasi liberal yang menghancurkan budaya negeri,” bebernya.

Rapor merah lainnya, parpol gagal mengatur pertikaian politik dan mencegah konflik.  Maka sejak reformasi dan digelarnya pilkada langsung maka hampir semua daerah terjadi konflik dan anarkhis. Bahkan banyak kantor bupati dan fasilitas pemerintah yang dirusak dan dibakar akibat konflik.

Nasib  parpol yang mengaku berasas Islam lebih menyedihkan. Mereka tersiksa dalam sistem demokrasi ini dan telah terjebak dalam mekanisme demokrasi yang akhirnya tak berbeda dengan parpol sekuler . “Ada pengurus partai Islam yang mengaku kami sering dikeroyok dan disudutkan parpol sekuler,” ungkapnya.

Semua rapor merah partai sekuler juga menjadi milik parpol yang mengaku berbasis Islam. Gagal menjadi penyalur aspirasi umat apalagi memperjuangkan kepentingan umat. Karena merasa kalah jumlah dan sering dikeroyok partai sekuler.

Ia menyatakan semestinya parpol yang mengaku berasas Islam lebih konsisten memperjuangkan kepentingan Islam dan demi tegaknya Islam. Bukan sekedar saat kampanye menggunakan simbol Islam dan mengajak umat memilih partai Islam namun ketika sudah mendapatkan suara lalu berkoalisi dengan partai sekuler lainnya.

Ini bukan hanya gagal menyalurkan aspirasi umat tapi mengingkari amanah umat jika tak ingin di sebut mengkhianati suara umat. Belum lagi rapor merah yang memalukan umat ketika anggota parpol Islam terlibat dalam berbagai kasus dan skandal korupsi. “Ini alih-alih akan memperjuangkan umat dan Islam tapi justru memalukan dan membuat Islam tersudut,” tegasnya.

Semua ini karena terjebak dalam sistem demokrasi yang buruk dan mahal. “Akibatnya timbul kesadaran baru dari rakyat yang tidak percaya pada parpol sekuler dan parpol Islam sehingga memilih untuk tidak memilih karena tidak ada yang layak di pilih,” pungkasnya.

[mediaumat/duniaterkini.com]

Nyawa Muslim Dibunuh Hanya Karena Diduga Teroris, Kemana Para Tokoh Islam?

Direktur The Community of Ideological Islamic Analisyst (CIIA), Harits Abu Ulya merasa prihatin dengan kondisi umat Islam sekarang ini, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, seharusnya antara muslim satu dengan muslim yang lainnya saling bekerjasama, tolong menolong selama tidak berbuat maksiat dan jahat, memberikan perhatian dan juga pembelaannya ketika muslim lainnya terdzolimi.

Hal ini diungkapkan Harits saat memberikan tanggapannya atas sejumlah aksi keji dan koboi Densus 88 Anti Teror (baca: anti Islam) Mabes Polri terhadap umat Islam, mulai dari penculikan di Poso dan tempat lainnya hingga pembunuhan “Massal” berencana di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (31/12/2013) kemarin.

Pemerhati Kontra Terorisme inipun bertanya-tanya, kemana respon dan reaksi para tokoh Islam dan ormas Islam yang ada di Indonesia terkait aksi brutal Densus 88 tersebut terhadap umat Islam akhir-akhir ini yang menurutnya sudah berada pada titik nadir.

Ia pun kembali bertanya, kemana teriakan para aktivis Islam, para tokoh Islam dan elemen Islam yang lantang menyuarakan pembubaran Densus 88 pada waktu sebelum-sebelumnya. Bukankah apa yang dilakukan Densus 88 bisa saja terjadi dan kapan saja terjadi pada mereka?

Dimana pembelaan para aktivis Islam, para tokoh Islam dan ormas Islam yang dengan suara lantangnya menyatakan sebagai aktivis Islam yang anti Thoghut, anti Demokrasi, anti pemerintahan Sekuler-Liberal, anti kelompok sesat Ahmadiyah, anti terhadap Syi’ah, dan lainnya?

Sambil mengutip hadits dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Harits mengingatkan kaum muslimin akan haramnya menumpahkan darah seorang muslim tanpa Haq (dibenarkan oleh Islam). Ia berkata, Rasululah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada ilah (sesembahan) yang haq di ibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara; orang muhson (yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishos) dan yang meninggalkan agamanya (murtad), yaitu keluar dari Islam”. (HR. Bukhari dan Muslim)

“Kemana para tokoh-tokoh Islam dan ormas Islam? Mana komentar dan reaksi mereka? Dimana nurani dan akal sehat mereka? Nyawa demi nyawa tumbang hanya karena alasan “terduga teroris”,” ucap Harits kepada KompasIslam.Com pada Rabu (1/1/2014) pagi.

[kompasislam/duniaterkini.com]

Densus 88 Tewaskan Enam Orang di Malam Tahun Baru

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menewaskan enam orang di Ciputat jelang pergantian malam tahun baru.

Keenam orang ini didor dengan dalih melakukan tindak terorisme. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan kelompok tersebut diduga terlibat serangkaian penembakan polisi beberapa waktu lalu. 2013.

Densus 88 berhasil melumpuhkan mereka setelah melakukan pengepungan selama 9 jam terhadap rumah kontrakan milik Rahmat di Jalan KH Dewantoro, Gang H Hasan RT 04/07, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Karo Penmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar Boy mengatakan bahwa penyergapan berlangsung cukup lama karena ketiga terduga melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan-tembakan yang mengarahkan kepada tim Densus 88 Antiteror.

Rabu pagi (1/1) para jenazah sudah dikirim ke RS Polri, Kramat Jati Jakarta Timur. Lima kantong jenazah dibawa tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri ke RS menggunakan tiga ambulans dengan kawalan tiba mobil patroli. Sedangkah satu kantong Jenazah sudah tiba di RS Polri sejak selasa malam.

Saat ini jenazah-jenazah tersebut dimasukkan ke ruang autopsi unit forensik untuk diidentifikasi.

Ridwan Saidi: Tahun Baru Tidak Ada dalam Kamus Adat Betawi

Fenomena perayaan Tahun Baru Masehi tidak memiliki substansi dan tujuan yang jelas jika ditinjau dari kaca mata budaya Indonesia, termasuk di ibu kota Jakarta.

Budayawan asal Jakarta Ridwan Saidi menuturkan, tidak ada perayaan tahun baru dalam kamus adat Betawi sejak dulu. Begitu pula dengan sebagian besar kultur lokal masyarakat di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Ini dikarenakan masyarakat Betawi menerapkan kalender lunar (bulan) sebagai sistem penanggalan mereka, bukan kalender solar (matahari).“Kalau pun ada perayaan meriah yang harinya diambil dari kalender matahari, itu pun cuma peringatan 17 Agustus saja,” ujar Ridwan Saidi saat dihubungi ROL, Selasa (31/12).

Bahkan di masa pemerintahan kolonial pun, kata dia, masyarakat Betawi tetap memelihara sistem penanggalan lunar dalam keseharian mereka, di samping menerapkan kalender matahari.

“Jadi, orang-orang kita di zaman Belanda dulu menggunakan kedua-duanya. Tapi, tetap saja tidak ada budaya perayaan tahun baru Masehi di masa itu,” ujarnya.Selebrasi pergantian tahun yang penuh dengan nuansa hura-hura seperti sekarang ini, kata dia, mulai populer di Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin.

Sejak itulah, fenomena tersebut terus bertahan hingga sekarang di ibu kota Jakarta.“Perlu kita renungkan kembali. Apa tujuan sebenarnya masyarakat kita mengikuti perayaan tahun baru? Yang saya tahu, itu adalah semacam ritual untuk memperingati hari kelahiran dewa matahari,” ujarnya.

[rol/duniaterkini.com]