Kepala Disdikpora Jamin Tidak Ada Sekolah yang Larang Jilbab di Kota Denpasar

Setelah Wamendikbud memberikan ancaman sanksi bagi sekolah pelarang siswi berjilbab, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Denpasar akhirnya memberikan pernyataannya. Kepala Dinas menjamin tidak ada sekolah pelarang jilbab di Kota Denpasar. Bahkan Anita dianjurkan untuk langsung memakai jilbab jika menginginkannya.

“Hanya saja harus bersama orang tuanya atau walinya menghadap Kepala Sekolah untuk menegaskan dirinya benar-benar ingin memakai jilbab, hal itu harus dilakukan sebagai tata krama atau etika sosial,” kata Ketua Tim Advokasi, Helmi Al Djufri kepada Islampos, Jum’at (10/1).

Anita Wardhani sendiri menyambut gembira kabar tersebut. Dia mengaku baru mendengar kabar baik itu.

“Saya baru tahu sekarang (kemarin, 9/1) kalau  ada kabar seperti, tentunya saya sangat bahagia jika itu benar,” katanya. ketika ditemui Tim Advokasi.

Saat ditemui Tim Advokasi, Ayah Anita, Parwoto, mengaku masih tidak percaya dengan kebenaran aturan itu. Parwoto baru percaya jika bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar untuk memastikan kabar tersebut.

Menurut pengakuannya, ketika menghadap Kepala Sekolah tahun lalu (9/6/2012) untuk menemani anaknya menyampaikan keinginannya memakai jilbab, Anita justru dianjurkan untuk mencari sekolah lain yang mau menerima siswi berjilbab.

“Setelah itulah dia sangsi untuk melobi kembali Kepala Sekolah daripada anaknya harus pindah sekolah,” ungkap Parwoto.

Untuk meyakinkan Orang tua Anita, Tim Advokasi menyodorkan photo copy kliping koran dan berita-berita online yang memuat pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar serta hasil wawancara Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar yang dimuat di salah satu media cetak nasional.

Melihat berita tersebut, orang tua sangat bahagia dan bersemangat untuk menemui Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar. Rencananya hari ini (Sabtu, 11/1), Tim Advokasi dan orangtua akan bertemu kembali dengan Kepala Sekolah.

Akibat Minum Alkohol, Puluhan Orang Mati Konyol

Siapalah yang tahu kapan dan bagaimana dirinya akan mati. Kematian yang merupakan episode terakhir dari hidup, malah ditutup dengan perbuatan maksiat yang berakibat su’ul khoimah, mati dalam kondisi maksiyat kepada Allah.

Puluhan orang mati konyol menenggak minuman alkohol yang diharamkan Allah Ta’ala di Jawa Timur dalam pekan ini. Di Mojokerto 17 tewas, sementara di Menanggal Surabaya 4 orang mati meregang nyawa sia-sia dengan seluruh organ dalam tubuhnya dipenuhi minuman alkohol oplosan, cukrik.

Belum lagi sisanya sejumlah orang yang selamat masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi buta matanya, akibat etanol telah meyebar pada seluruh organ tubuhnya. Istighfar, Astaghfirullah.

Para ahli mabok ini membeli cukrik karena alasan ekonomi, satu botol cukrik 35 ribu rupiah. Filosofi biar kere tetap bisa mabok.

Petugas dari polsek Gayungan, Surabaya telah menangkap dua orang penjual miras yang terkait tewasnya empat orang warga Menanggal akibat mengonsumsi miras yang dibeli darinya.

Salah satu dari penjual miras tersebut adalah Hayati (40). Dia berjualan miras di Pagesangan. Sedangkan yang lainnya adalah Atim, penjual miras di Kedurus. Dimana Hayati mendapatkan kulakan miras dari Atim.

“Para korban ini membeli miras dari Pagesangan,” kata Kanit Reskrim Polsek Gayungan AKP Sukoco, sebagaimana di lansir dari beritajatim.com Kamis (9/1/2014).

Kini Hayati, penjual miras asal Pagesangan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gayungan.

Dari keterangan ibu dua anak itu, dia menjual bebas miras jenis cukrik diakui baru berjalan enam bulan. Dan baru pertama kali kalau ada pembeli miras di tempatnya yang sampai tewas.

“Saya kulakan dari Atim di Kedurus. Tidak saja campur atau apa, langsung saya jual lagi,” akunya kepada petugas.

Setiap kulakan ibu ini dalam tiap bulan dua kardus miras cukrik. Satu kardus berisi 12 botol arak ukuran 1,5 liter.

“Satu kardus, dikulak dari Atim seharga Rp 310 ribu atau perbotol harga kulakan Rp 26 ribu. Dari itu saya jual lagi seharga Rp 35 ribu per botol. Jadi, untung Rp 9 ribu perbotol,” terang Hayati.

Dari pemeriksaan itu Hayati sendiri tidak mengenal dengan empat korban tewas itu. “Tidak kenal sama para korban, kalau kenal pasti mereka kerap beli di tempat saya,” pungkasnya.

Ini Daftar Pelajar yang Dilarang Berjilbab di Bali

Ketua Tim Advokasi Pembelaan Hak Pelajar Muslim di Bali, Helmy Al Djufri menekankan kasus pelarangan Jilbab di Bali tidak hanya menimpa satu sekolah saja, tapi merata di beberapa sekolah.

Helmi mengatakan bahwa timnya berhasil menemukan pelarangan Jilbab juga terjadi pada 3 siswi SMPN 3 Kuta Selatan, 1 siswi SMAN 1 Kuta Selatan, 1 siswi SMAN 1 Kuta Utara, 1 siswi SMAN 2 Denpasar.

“Mereka pernah memakai jilbab di sekolah namun dilarang oleh Pihak Sekolah dengan penekanan untuk pindah sekolah jika mau memakai jilbab,” katanya dalam rilisnya kepada Islampos, Selasa (7/1) dari Denpasar.

Tim Advokasi juga telah melakukan wawancara dengan 4 siswi yang ingin memakai jilbab di sekolahnya namun dilarang pihak sekolah di antaranya 1 siswi SMAN 1 Singaraja, 1 siswi SMPN 1 Singaraja, 2 siswi SMPN 3 Singaraja.

Hingga berita ini diturunkan, Tim Advokasi masih berada di Bali untuk melakukan konsolidasi menyelasaikan masalah ini. Senin (6/1), pihaknya juga telah mendatangi Sekolah SMAN 2 Denpasar. Sayangnya, Kepala Sekolah tidak bisa ditemui.

“Kami hanya bertemu dengan Bapak Rahmat Bayu (Sekretaris Kepala Sekolah) dan melayangkan surat kunjungan shilaturahim PB PII untuk Kepala  Sekolah SMAN 2 Denpasar,” jelasnya. [islampos/duniaterkini.com]

Larangan Jilbab, SMAN 2 Denpasar Berlindung dengan Aturan Sekolah

SMAN 2 Denpasar tempat Anita belajar, tidak secara tegas menyatakan larangan bagi para siswi yang beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah. Yang ada hanya peraturan bagi seluruh siswa agar mengenakan pakaian seragam yang telah ditetapkan, seperti soal warna atasan dan bawahannya.

"Kami tidak melarang siswi berjilbab, tapi kami mendorong agar para siswa mengenakan pakaian seragam yang telah digariskan oleh sekolah," kata Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMAN 2 Denpasar, Made Semadi Yasa SPd MPd.

Dikatakannya, sebelum diterima menjadi siswa di SMAN 2 Denpasar, seluruh calon siswa disodorkan perihal ketentuan yang berlaku, termasuk baju seragamnya. Karenanya kata Yasa, kalau ada yang mengenakan seragam berbeda, berarti ada pelanggaran-pelanggaran.

Pihak-pihak yang berkepentingan kata Yasa, bisa membuka website SMAN 2 Denpasar jika ingin mengetahui tata tertib sekolah. Dengan demikian katanya, mereka yang akan masuk ke SMAN 2 Denpasar bisa mengetahui bagaimana hak dan kewajiban-kewajibannya di sekolah.

Sementara itu, Tim Advokasi yang dibentuk Pengurus Wilayah (PW) PII Bali, Helmi Al Djufri S.Sy, mengatakan pelarangan siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah, dapat disebut sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

Pihak sekolah sebut Hilmi, mestinya bisa membuat peraturan dan tata tertib yang dapat mengakomodasi keinginan siswa yang akan melaksanakan kewajiban agamanya. "Saya kira memperbaiki tata tertib sekolah tidak buruk, apalagi ditujukan untuk memfasilitasi kesadaran para siswanya dalam melaksanakan ajaran agamanya," kata Helmi.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 100/C/Kep/D/1991 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah, disebutkan bahwa untuk siswa putri berpakaian khas, diatur mengenakan blus biasa berlengan panjang. Untuk bawahannya mereka mengenakan rok panjang, serta mengenakan jilbab.

Tim Advokasi yang dibentuk PW PII Bali dimaksudkan untuk memberikan pendampingan kepada Anita agar tidak patah semangat untuk terus bisa mengenakan jilbab, termasuk di sekolah. Menurut Helmi, pelarangan siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah lebih banyak disebabkan oleh pemahaman yang keliru pihak sekolah tentang jilbab.

Karena itu sebutnya, dirinya telah mengajukan permohonan audensi ke sejumlah sekolah yang secara terang-terangan atau pun secara tersamar melarang siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah. "Kami ingin menggali mengapa bisa muncul pelarangan itu. Bukankah pihak sekolah semestinya bersyukur ada siswa yang dengan sadar melaksanakan ajaran agamanya," kata Helmi.

[rol/duniaterkini.com]

Tokoh Muda Bogor: Harga Elpiji Melambung, Pemerintah Dzalim

Kenaikan harga yang tiba-tiba serta mendadak pada elpiji 12 kg sungguh membuat sebagian besar masyarakat dan pengusaha kelas kecil/menengah bereaksi terkaget-kaget dan keberatan. Sebab kenaikan harga dari 85 ribu/tabung menjadi 140 ribu/tabung jelas mencekik.

“Kenaikan ini jelas kebijakan yang dzalim. Ini kado menyakitkan di tahun baru bagi masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, tokoh muda bogor ini mendesak pemerintah menghentikan dan membatalkan kenaikan sumber energi kebutuhan pokok rakyat tersebut.

Menurut HTI, penaikan harga gas tersebut sangat semena-mena, karena menaikkan harga dalam situasi sulit seperti ini akibat penaikan harga BBM, padahal sebelumnya pemerintah juga memaksa rakyat Indonesia untuk berpindah dari konsumsi minyak tanah ke gas.

“Ini keputusan yang sangat dzalim yang dilakukan oleh perusahaan milik negara. Pemerintah yang seharusnya melayani masyarakat justru sebaliknya. Karena itu pemerintah harus menghentikan dan membatalkan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat ini. Karena ini berdampak sangat serius pada peningkatan beban rakyat,” tegas Gus Uwik.

Menurut Gus Uwik lagi, penaikan harga gas dan hajat hidup orang banyak yang semena-mena dan terus berulang lantaran negara mengatur masyarakat itu seperti hubungan pembeli dan penjual.

Apalagi kemudian seolah-olah Pertamina dilepas dengan alasan bisnis merugi sekian triliun kemudian dibenarkan untuk menaikan harga dengan semena-mena.

Oleh karena itu, Gus Uwik menegaskan lagi, semestinya hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu pelayanan.

Sehingga pemerintah melayani rakyat. Jadi tidak ada istilah rugi di sini. Lagi pula gas itu kan milik rakyat. Lalu pemerintah diwajibkan mengelola kok bilang rugi.

“Ini adalah pola-pola kapitalis, rakyat yang sebagai pemilik gas itu diposisikan sebagai pembeli,” pungkasnya.

Kondisi ini jelas akan berdampak secara langsung terhadap 221.072 warga miskin kota Bogor. Mereka akan semakin terhimpit oleh beban berat kehidupan. Para kapitalis tentu akan menaikkan harga-harga produksinya yang pasti akan sangat berpengaruh pada beban hidup masyarakat.

“Maka jangan disalahkan jika angka kriminalitas di kota bogor nanti bisa dimungkinkan akan meningkat pesat. Angka perceraian juga meningkat dan penyakit sosial lainnya. Dari sekian banyak survei menjelaskan, tingkat kriminalitasn perceraian, dll akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya bebas ekonomi akibat naiknya harga barang-barang,” jelasnya.

Padahal, menurut Gus Uwik, di dalam Islam seluruh masyarakat, baik muslim maupun non muslim berserikat dalam sektor energi.

Artinya, sektor energi tidak boleh di liberalisasi dan di kapitalisasi. Energi harus di kelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat.

Negara harus menggratiskan seluruh biaya yang berkait dengan layanan energi. Kalaupun ada biaya akibat proses produksi maka hanya harga itulah yang dibebankan pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan.

“Di dalam hadist disebutkan mengambil harga dari energi adalah haram. Artinya negara wajib menyediakan layanan energi, seperti listrik, gas, dll gratis, tidak di pungut biaya atau kalau pun ada biaya dengan harga yang sangat murah,” tegas Gus Uwik.

Oleh karena itu, menurut Gus Uwik karena sistem yang diterapkan di Indonesia adalah kapitalisme yang ‘menghalalkan’ liberalisasi sektor migas. Akhirnya energi menjadi barang yang susah dan mahal.

Indonesia akan tercukupi kebutuhan energinya jika dikelola secara syariah dalam bingkai khilafah. [bogorplus/duniaterkini.com]

Tersedia 5 Kamar VIP di RS Jiwa Palembang Khusus Bagi Caleg Gagal

Sepertinya pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar (RS Erba) Palembang sudah memprediksi bakal ada lonjakan pasien yang masuk tahun ini. RS jiwa ini menyiapkan lima kamar VIP dan delapan tempat tidur kelas 1 khusus bagi calon legislatif (caleg) yang gagal pada pemilihan legislatif (pileg) 9 April mendatang.

Wakil Direktur RS Erba Palembang M Rusdi Kawilarang mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan ada saja caleg yang mengalami depresi akibat kalah dalam bertarung. Apalagi caleg tersebut tidak kuat mental dan berambisi menjadi anggota dewan terhormat.

"Tahun ini kita sengaja siapkan kamar khusus pelayanan bagi caleg yang butuh pelayanan gangguan jiwa. Kita sengaja siapkan kelas 1 dan VIP karena mungkin bagi mereka enggan masuk kelas 3," ungkapnya kepada merdeka.com, Jumat (3/1).

Mengenai penanganan, tidak ada perbedaan dengan pasien pada umumnya. Sementara untuk biaya penanganan disesuaikan dengan kamar yang dipilih. "Untuk kelas 3 gratis, tapi untuk kelas 1 dan VIP akan dikenakan biaya pelayanan sesuai tarif," ujarnya.

Saat ini, setidaknya ada 863 caleg yang memperebutkan kursi di DPRD Sumsel, sementara di tingkat DPRD Kota Palembang sebanyak 599 caleg dari 50 kursi yang disiapkan. Belum lagi ribuan caleg yang berani bertarung dalam pileg 2014 di 16 kabupaten/kota lainnya di Sumsel.

[merdeka/duniaterkini.com]

Gara-Gara Blokir Bandara, Bupati Ini Terancam 2 Tahun Penjara

Kapolda NTT, Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, kasus pemblokiran Bandara Turelelo SoA yang melibatkan 15 Satpol PP, sebagai tersangka diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Sementara, Bupati Ngada Marianus Sae akan disidik oleh polisi.

Untung Yoga menyatakan, sesuai aturan undang-undang otoritas penyidikannya ada di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Setelah ditangani polisi, PPNS dari Denpasar, Bali datang melakukan koordinasi penanganannya.

Ia menjelaskan, penyidikan Kepala Satuan Polisi Pamong Paraja (Kasat Pol PP) Ngada, Hendrikus Wake, dan  15 anggotanya, ditangani PPNS dengan jeratan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dengan ancaman penjara tiga tahun.

Sementara penyidikan keterlibatan Bupati Ngada, Marianus Sae, disidik polisi dengan tuduhan memerintahkan bawahannya untuk memblokir Bandara SoA. Ancaman hukumannya dua tahun delapan bulan penjara. "Penyidikan yang dilakukan Polri dalam kasus ini, yakni menyidik tersangka Bupati Ngada, Marianus Sae," kata  Kapolda Untung Yoga di Kupang, Senin (30/12/2013) siang.

Ia menegaskan, para tersangka kasus ini tidak bisa ditahan. Pasalnya, demikian Untung Yoga, ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara. Selain itu, pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka bukan pasal pengecualian yang dapat dikenakan penahanan.

Untung Yoga menyatakan, polisi tidak mewakili emosional siapapun dalam penyidikan kasus ini. Pasalnya, undang-undang tidak mengenal emosional dan kecepatan berdasarkan berita-berita.

Tentang pemeriksaan saksi-saksi, Untung Yoga mengatakan, Satpol PP sudah diperiksa. Begitu pula pihak-pihak yang berada di Bandara SoA, juga sudah diperiksa dalam kasus pemblokiran bandara tersebut.

Kapolda Untung Yoga membantah bila pemilihan penanganan perkara itu bagian dari upaya polisi melempar tanggung jawab. Tetapi aturan mengharuskan penyidikan tindak pidana penerbangan ditangani Penyidik PNS dari Perhubungan.

Sementara Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol Sam Kawengian menyatakan, total tersangka dalam blokir bandara sebanyak 17 orang. Mereka terdiri dari Bupati Ngada, Marianus Sae; Kasat Pol PP Ngada, Hendrikus Wake, dan 15 anggota Satpol PP Ngada yang ikut memblokir bandara tersebut.

Sam mengatakan, penyidikan tersangka Kasat Pol PP dan 15 anggota Satpol PP ditangani PPNS dari Perhubungan. Sementara penyidikan tersangka Bupati Ngada, Marianus Sae, ditangani Polda NTT.

Setelah Dituduh Teroris, Warga Bone Ini Diminta Uang oleh Kapolsek

Belasan warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengaku dimintai uang oleh salah seorang oknum Kepala Kepolisian Sektor, dengan iming-iming dihapus dari daftar terduga teroris.

"Kami harus bayar Rp 3 juta supaya nama kami dihapus dari daftar terduga teroris," ungkap Syamsul Alam, salah satu warga itu, Rabu (25/12/2013). Peristiwa ini menimpa 11 orang warga Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo.

Kejadian bermula dari penembakan terduga teroris Suardi (51) oleh Detasemen khusus (Densus) 88 pada Kamis (17/10/2013). Sesudah tewasnya Suardi, 11 warga yang dicurigai sebagai rekan Suardi diperiksa oleh kepolisian terkait pengajian mereka.

Kesebelas warga itu adalah Syamsu Alam, Ilham, Jainuddin, Bachtiar, Darwis, Emmang Labase, H Hasse, Habib, Firman, Aco, dan Masaile. Mereka tak ditahan meski menjalani beberapa kali pemeriksaan di kepolisian.

Sementara pihak kepolisian yang dikonfirmasi terkait dengan pengakuan warga ini mengaku belum mendapatkan laporan dan menyarankan agar warga yang keberatan segera melaporkan hal ini ke Mapolres setempat.

"Belum ada laporan dan kalau memang ada yang merasa dirugikan silakan melapor ke kantor pasti kami akan proses," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bone, AKP Ali Tahir.

[tribunnews/duniaterkini.com]

Peringati 9 Tahun Tsunami Aceh, Nelayan Hari Ini Tidak Melaut

Dalam rangka memperingati tragedi gempa dan tsunami Aceh, hari ini (26/12) seluruh nelayan menghentikan aktivitas melaut.

Kegiatan melaut digantikan dengan berdoa dan berzikir bersama. Panglima Laot Lhok Krueng Aceh, Tabrani mengatakan, penghentian kegiatan melaut ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh panglima laot di Aceh.

“Itu adalah hari bersejarah. Bersejarah di sini maksudnya adalah hari yang tidak mungkin dilupakan ketika Allah memberikan peringatan bagi manusia. Sebagian besar korban adalah nelayan dan keluarganya. Untuk itulah, kita berzikir dan menyumbangkan doa untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita,” jelas Tabrani.

Aktivitas melaut baru dilanjutkan keesokan harinya. Masyarakat juga menaikkan bendera setengah tiang tanda berduka.

Pemerintah Aceh memusatkan kegiatan doa dan zikir bersama di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Pemerintah daerah juga menetapkan tanggal 26 Desember sebagai hari libur daerah, yang dilanjutkan dengan ziarah ke makam massal korban gempa dan tsunami Aceh.

[tribunnews/duniaterkini.com]

KH. Nuril Arifin Memberikan Ceramah Natal di Gereja Pati

Mungkin sesudah Abdurrahman Wahid, baru KH Dr. Nuril Arifin yang pertama kali di dunia. KH Nurul Arifin menerima undangan dari Pendeta dan Gembala Sidang Gereja Bethany Tayu, Pati – Jawa Tengah, bukan sekedar hadir, namun sebagai salah satu pembicara atau penceramah.

KH Nurul Arifin memberikan ceramah tentang membangun hubungan antar iman umat beragama, dan bertujuan membangun kesatuan dan kekuatan bangsa dan negara.

Jika memperhatikan dua vidio (ada juga di youtube) ceramah KH Nuril Arifin tersebut dengan teliti, memang ada satu dua kalimat yang berbeda atau salah kutip dan sebut letak teks (ayat) Alkitab, tapi hal tersebut tidak mengganggu.

Menurut kalangan Kristen, kehadiran KH Nuril Arifin  dalam acara natal itu sejatinya telah menunjukan sikap, sifat, pandangan seorang Muslim Indonesia, Muslim Kultural, yang terpanggil untuk beriteraksi secara langsung kepada mereka yang berbeda iman dengan dirinya.

Di samping itu, keterbukaan Gereja Bethany dan kesediaan Sang Kiai berceramah di Gereja, pada perayaan Natal. Menurut kalangan Kristen langkah KH.Nuril Arifin merupakan sesuatu yang patut diapresiasi dan dihormati. Mereka telah melakukan langkah yang sangat terhormat.

Sementara itu, Dr. Quraish Shihab, mengatakan, “Tetapi, tidak juga salah mereka yang membolehkannya, selama pengucapnya bersikap arif bijaksana dan tetap terpelihara akidahnya, lebih-lebih jika hal tersebut merupakan tuntunan keharmonisan hubungan merupakan sesuatu yang menarik”, ujar Quraish.

Maka, menurut keinginan kalangan Kristen, apa yang dilakukan KH Nuril Arifin dan Gereja Bethany, dan telah melakukan sesuatu dalam rangka kehormisan hubungan antar iman, secara khusus di Tayu, Pati - Jateng, dan sebisa mungkin menjalar ke Nusantara.

Bukan tidak mungkin, apa yang dimulai dari Jawa Tengah itu, akan menjadi contoh serta teladan di tempat lain, dalam rangka membangun interaksi berdasar persamaan, dan bukan jurang perbedaan.

Dari dan di kota kecil Tayu, Pati Jawa Tengah, mereka telah melakukan perkara besar; perkara besar yang belum pernah ada sebelumnya di negeri ini; perkara besar yang bisa menjadi contoh di tempat lain.

Tahun depan entah kiai mana lagi yang akan diundang ke gereja dan memberikan ceramah, sembari ikut memperingati perayaan natal. Sungguh sangat ironi. Apa yang sudah dilakukan oleh KH.Nuril Arifin, dan usaha-usaha kalangan kristen mencari dukungan dari kalangan kiai dalam rangka membangun Kristen di Indonesia dengan mencari dukungan kiai. KH.Nuril Arifin sangat berbeda dengan Hamka.

KH.Nuril Arifin adalah panglima pasukan berani mati pendukung Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Nuril Arifin bersama Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU), dan berusaha mempertahankan kekuasaan Gus Dur yang  goyah, akibat skandal Brunei Gate dan Bulog Gate, dan akhirnya melengserkan Abdurrahman Wahid, dan saat protes di depan istana Nuril Arifin, tak juga mempertahankan Gus Dur, dan lengser Januari 2002. [voa-islam/duniaterkini.com]

Berikut link videonya:
http://www.youtube.com/watch?v=--1YnJB4DIk&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D--1YnJB4DIk&app=desktop

http://www.youtube.com/watch?v=--1YnJB4DIk&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D--1YnJB4DIk&app=desktop  - See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/25/28325/khdrnuril-arifin-memberikan-ceramah-natal-di-gereja-pati/#sthash.kczwHqjh.S9SI48M4.dpuf

http://www.youtube.com/watch?v=--1YnJB4DIk&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D--1YnJB4DIk&app=desktop  - See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/25/28325/khdrnuril-arifin-memberikan-ceramah-natal-di-gereja-pati/#sthash.kczwHqjh.S9SI48M4.dpuf

Peras Kepala MTs, Empat Oknum Wartawan Diringkus Polisi

Empat oknum wartawan mingguan diringkus petugas Satuan Reskrim Polres Serang, di Jalan Raya Serang-Pandeglang, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kota Serang, Rabu (18/12/2013).

Keempat oknum wartawan itu diduga memeras Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Bojonegara, Kabupaten Serang, Ila Rohilah.

Dari kartu persnya, diketahui keempat oknum wartawan itu, JA alias Aziz (40) dan Ans (41), wartawan KI, AK (39), wartawan SP dan KI, dan AH (37), wartawan MR.

Selain berprofesi sebagai wartawan, AK dan JA adalah ketua harian dan sekjen sebuah LSM.
Dari operasi tangkap tangan, polisi mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp25 juta, dua kendaraan rental Toyota Avanza B 1717 BKF dan Daihatsu Ayla A 1657 AN, empat handphone, dua kartu LSM, dan lima kartu pers.

“Tiga tersangka kami lakukan penahanan. Sementara satu tersangka yaitu Ans saat ini dirawat di RSUD Serang karena menderita pembekakan hati,” ujar Kasat Reskrim Polres Serang, Iptu Rensa Aktadivia,  lansir Kabarbanten, Senin (22/12/2013).

Rensa mengatakan, korban yang merupakan kepala sekolah ini dituding oleh keempat oknum wartawan telah melakukan pungutan kepada wali murid peserta didik baru. Para tersangka kemudian mengancam akan memberitakan hal tersebut.

“Para tersangka juga mengancam akan melaporkan ke Kejati Banten jika tidak memberikan uang yang diinginkan. Para tersangka meminta uang mulai Rp90 juta hingga akhirnya disepakati Rp25 juta,” katanya.

Korban kemudian melaporkan ke Mapolres Serang setelah menjanjikan kepada pelaku akan memberikan uang di tempat yang telah ditentukan yaitu di depan Kantor Kejati Banten.

Setelah uang Rp25 juta diterima, polisi langsung menyergap dan menggelandang keempatnya ke Mapolres Serang.

“Tersangka dijerat pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara,” ujarnya.

Rebutan Pacar Puluhan Siswi SMP Serang Murid SD

Puluhan siswi SMP Negeri 3 Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di Naibonat menyerang para murid SD Negeri Naibonat, persis di depan Markas Batalyon Infanteri 744 di Naibonat, Senin (16/12/2013) pagi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kupang Christ Koroh, melalui Kepala Seksi Operasi Penertiban Johanes Ateng, Senin (16/12/2013), mengatakan baku pukul belum sempat terjadi. Niat para siswi itu digagalkan oleh para anggota Satpol PP Kabupaten Kupang.

"Beberapa siswi sudah memanjat pagar sekolah. Bahkan ada yang sudah masuk ke halaman sekolah," ujar Ateng.

Ateng mengatakan, motif penyerangan tidak jelas. Ada yang mengatakan berawal dari saling ejek. Ada lagi yang mengatakan karena berebut pacar. "Yang disasar adalah murid kelas VI dan kelas V SD. Lalu mereka janjian akan baku pukul di depan sekolah. Namun, aksi itu digagalkan karena informasi rencana itu sampai terlebih dahulu ke telinga aparat Pol PP," kata Ateng.

Saat aparat Satpol PP tiba di lokasi, para siswi SMP Negeri 3 Kupang Timur itu berhamburan dan melarikan diri. Hanya 20 siswi SMP yang bisa ditangkap dan diamankan.

"Mereka kami bawa ke kantor Pol PP di Civic Center untuk diberi pembinaan. Mereka diwajibkan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya," kata Ateng.

Berikut nama 20 siswi yang diamankan aparat Pol PP, yaitu JMF, L, M, H, MA, LG, DdS, LMDJ, AMdC, dan ABS. Selanjutnya, LS, AM, AG, JLF, AX, MJM, F, AJP, AMAC, HS, dan FW.

Dua pekan lalu, ungkap Ateng, puluhan siswa SMP Negeri 1 Kupang Tengah di Desa Tanah Merah menyerang siswa SMP Kristen Reformasi di Kelurahan Tarus. Namun, aksi itu digagalkan aparat Satpol PP. Para siswa melarikan diri ketika melihat aparat Satpol PP muncul dengan mobil operasi.

Kepala SMP Negeri 3 Kupang Timur Hermanus Raja, yang dikonfirmasi terpisah, Senin (16/12/2013) sore, mengakui adanya peristiwa itu. "Saya ditelepon aparat Pol PP. Tapi saat kejadian, saya tidak berada di tempat. Saya tidak tahu apa motif kenakalan anak-anak saya itu," kata Raja.

Raja menjelaskan, Senin pagi, ia dan bendahara dana bantuan operasional sekolah (BOS) sedang menjalani pemeriksaan di Inspektorat Provinsi NTT terkait kasus dana BOS. Pemeriksaan baru selesai pukul 17.30 Wita.

"Jadi, saya tidak tahu kronologi peristiwa itu. Besok saya ke sekolah, baru minta penjelasan dan mencari formula penyelesaiannya seperti apa," kata Raja.

Ia minta agar pihak-pihak di luar sekolah tidak memprovokasi atau memanas-manasi para siswanya. Biarkan masalah itu diselesaikan secara baik-baik oleh pihak sekolah.

Sampai Senin sore, Kepala SD Negeri Naibonat Justina Kurnia belum bisa dikonfirmasi. "Pak, datang besok saja. Ibu sedang keluar. Katanya ada urusan di luar," kata salah satu pegawai tata usaha sekolah tersebut.

[tribunnews/duniaterkini.com]

Jumlah Pengungsi Sinabung Terus Meningkat

Jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Selasa (17/12) ini tercatat sebanyak 18.217 jiwa atau 5.594 kepala keluarga atau meningkat dibanding Senin yang mencapai 18.186 jiwa.

"Pada Senin 16 Desember, jumlah pengungsi tercatat sekitar 18.186 jiwa atau 5.584 kepala keluarga dan ditampung di sejumlah posko di Kabanjahe," kata Ketua Media Center Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung Posko Kabanjahe, Jhonson Taringan ketika dihubungi dari Medan.

Semakin bertambahnya jumlah pengungsi tersebut, menurut dia, karena sampai saat ini status Gunung Sinabung masih Siaga. Oleh karena itu, katanya, masyarakat yang berada di radius lima km dari kawah Gunung Sinabung harus pindah atau mengungsi ke lokasi yang aman. "Ini harus dilakukan warga, untuk keamanan mereka dan Pemerintah Kabupaten Karo tidak ingin terjadi peristiwa yang merugikan masyarakat," ucap Jhonson.

Dia menyebutkan sampai saat ini Gunung Sinabung masih menyemburkan asap tebal bercampur debu yang membahayakan kesehatan manusia. "Jika debu erupsi Gunung Sinabung tersebut mengenai mata dan terhirup, dapat menimbulkan penyakit mata dan batuk. Hal seperti agar dapat diantisipasi dengan menggunakan masker pengamann menutup mulut dan hidung," ujar Jhonson.

Data yang diperoleh di Posko Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung, Kabanjahe, jumlah tempat penampungan di kota tersebut sebanyak 31 lokasi. Beberapa diantaranya, Los Tiga Binanga, GBKP Payung dan Masjid Agung Kabanjahe. Kemudian, Asrama Kodim Kabanjahe, Jambur Natolu, Islamic Center, Los Tanjung Mbelang dan Los Tanjung Pulo.

Para pengungsi tersebut berasal dari 23 desa dan dua dusun di Kabupaten Karo, seperti Desa Sukameriah, Desa Guru Kinayan, Desa Selandi Lama, Desa Kuta Rakyat dan Desa Sigaranggarang di Kecamatan Payung. Desa Berastepu, Desa Sibintun, Desa Gamber dan Desa Kuta Tengah, Desa Kuta Mbelin, Desa Kebayaken, Desa Kuta Tonggal dan Desa Sukanalu di Kecamatan Simpang Empat.

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Gunung Sinabung dari level Siaga menjadi Awas terhitung mulai Ahad (24/11) sekitar pukul 10.00 WIB. Status Awas tersebut berpotensi menyebabkan makin meluasnya lontaran material berukuran 3-4 cm yang jaraknya diperkirakan mampu mencapai empat km sehingga masyarakat yang bermukim dalam radius lima kilometer dari kawah Gunung Sinabung diminta mengungsi.

[rol/duniaterkini.com]

Warga Sitiarjo Ungkap Brutalnya Pelonco ITN

Perilaku brutal panitia Kemah Bakti Desa atau KBD yang diadakan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang memegalkan hati warga yang mendiami lokasi obyek wisata Pantai Gua Cina, RT 49/RW 09, Dusun Rowotrate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Warga marah saat melihat banyak mahasiswa baru peserta KBD dikasari dengan bentakan dan hukuman fisik yang berat. Mulyati, misalnya, bahkan sampai menangis saat melihat Fikri Dolasmantya Surya duduk selonjoran di teras warung kosong milik tetangganya dalam kondisi pucat pasi dan lemas pada Jumat sore, 11 Oktober 2013, atau sehari sebelum dia meninggal.

"Mau ngasih minum saja dilarang sama panitia karena katanya buat pembentukan karakter. Saya sampai menangis di dapur, jangan sampai anak-cucuku diperlakukan begitu," kata Mulyati kepada Tempo, Jumat, 13 Desember 2013.

Dia kerap mendengar peserta KBD dibentak-bentak. Warga melihat peserta KBD berguling-guling di jalan berpasir sepanjang 30-40 meter pada siang hari. Ada juga peserta yang disuruh push-up. Dia menggambarkan pula betapa tidak manusiawinya panitia memperlakukan peserta kemah yang kebelet buang hajat. Selalu saja ada seorang pengawas yang menunggu di pintu toilet sambil menghitung sampai tiga.

"Kalau lewat hitungan ketiga, pintu toilet digedor-gedor. Saya sempat menegur panitia karena saya khawatir ada apa-apa di kamar mandi saya. Tapi dijawab tidak ada apa-apa. Ada beberapa peserta yang keluar toilet dengan celana basah, mungkin karena pipisnya belum selesai," kata Mulyati.

Sih Panrimo, anggota Paguyuban Mitra Kelola Wanawisata Pantai Gua Cina, juga merasa geram. Panrimo bertubuh tinggi-besar dengan tato di sekujur badan yang berwarna gelap. Ia bersama Maryono, ketua Paguyuban, sempat melihat Fikri dibanting dan ditendang pada bagian rusuk kiri-kanannya pada Kamis pagi, 10 Oktober. Pakaian Fikri sampai sobek-sobek dan kotor. "Saya memilih pergi karena tidak tega," kata dia.

Kemarahan warga makin bertambah pada Jumat, 11 Oktober 2013, sekitar pukul 11 siang. Maryono sempat melihat sejumlah mahasiswa, kebanyakan perempuan, yang pingsan di dekat portal loket masuk wanawisata. Ada yang dibonceng dengan sepeda motor, ada pula yang diangkut dengan mobil pikap ke barak induk. Di sana, panitia mendirikan empat barak ala militer.

Sekitar pukul 15.00, Panrimo sempat melihat Fikri dikerubuti di depan warung milik Mbah Ri. Fikri terlihat lemas dan pucat, persis yang disaksikan Mulyati dari dekat. Dan, pada Sabtu, 12 Oktober 2013, sekitar pukul 10.00, banyak panitia perempuan dan mahasiswa yang menangis. Cerita yang beredar di masyarakat, waktu itu Fikri sudah meninggal dan dibawa diam-diam dengan pikap Panther biru ke Puskesmas Sitiarjo. Bak mobil ditutup dengan kain terpal. [tempo/duniaterkini.com]

Mahasiswa Kembali Aaksi Tolak Proyek Siloam

Sekitar seribuan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Tolak Siloam (FMTS) menggelar aksi berunjuk rasa di kantor Balai Kota Padang, Kamis (12/12/2013).


Mereka menuntut Walikota Padang Fauzi Bahar mencabut izin pembangunan investasi Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman, yang terdiri dari Rumah Sakit Siloam, Sekolah Pelita Harapan, Hotel Arya Duta dan Lippo Mal.

Namun saat bersamaan, Walikota Fauzi Bahar tak berada di tempat. Padahal surat pemberitahuan aksi  demo telah disampaikan jauh-jauh hari.

Aksi para mahasiswa mulai sekitar pukul 10.00 WIB. dibuka oleh koordinator ormas Islam Sumbar, Yudilfan Habib mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Para pendemo melingkari barisan mereka dengan tali tambang agar tidak disusupi pihak lain untuk menghindari provokasi dari pihak luar.

Peserta aksi membawa ben­dera masing-masing kampus dan beberapa spanduk diantaranya bertuliskan “Mencegah pemurtadan lebih baik daripada mengobati” dan “Bentengi aqidah umat dengan syariah khilafah.”

Setelah berorasi di gerbang, 8 perwakilan mahasiswa akhirnya diizinkan masuk ke kantor balai kota. Pertemuan diadakan di aula kantor balai kota. Hadir pejabat Pemko Padang antara lain Kepala Kesbangpol Nasrul Sugana, Staf ahli Firdaus Ilyas, Kasat Pol PP Andree Algamar, Kabag Per­ekonomian Afrizal Khaidir, dan Staf Kesbangpol.

“Walikota sedang ada kegiatan di luar, dan siangnya beliau berangkat ke Jakarta. Sementara Wakil Walikota sedang ada kegiatan di lapangan bersama masyarakat. Sedangkan Sekda sedang di Kejaksaan,” kata Sugana menanggapi pertanyaan mahasiswa tentang keberadaan tiga  pejabat eksekutif Pemko Padang, seperti dilansir Haluan Jumat

Praktis tidak ada yang bisa diputuskan dalam pertemuan tersebut, lantaran tidak ada pejabat inti pembuat keputusan yang bisa merubah kebijakan.

Hanya satu yang disepakati, dan semoga ini tidak di ingkari oleh Fauzi Bahar, Walikota meminta pertemuan dengan mahasiswa pada hari ini Jumat (12/12/2013). Mahasiswa menyepakati pertemuan pada pukul 8.00 di Masjid Nurul Iman. Diskusi dan aksi para mahasiswa berakhir pada pukul 12.00. Usai sholat Dzuhur berjamaah di masjid Balaikota, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, Fauzi Bahar mengingkari janji pertemuan dengan MUI Sumbar, ormas Islam, mahasiswa dan tokoh masyarakat di Masjid Nurul Iman, Kamis (5/12/2013) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Fauzi Bahar melalui orangnya, berjanji akan menghadiri pertemuan itu pada pukul 21.30. MUI Sumbar menunggu sampai hingga jam 00.00, Fauzi tidak kelihatan batang hidungnya.

Terpisah, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar menilai Fauzi Bahar tidak menghargai mahasiswa karena tidak hadir pada kesempatan tersebut.

“Selama ini Fauzi Bahar menya­takan ingin berdialog untuk menyelesaikan masalah ini. Tadi sudah ada forum dialog yang difaslitiasi oleh pejabat Pemko Padang, tapi Fauzi Bahar tidak datang. Kemudian, pernyataan Fauzi Bahar yang mengatakan bahwa yang menolak pem­bangunan Siloam hanya segelintis orang, terbantahkan dengan aksi yang dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa. Sebelumnya peno­lakan dinyatakan dalam aksi damai oleh ormas Islam yang dihadiri 3.000 lebih massa. Pernyataan seperti adalah cara-cara yang mengkerdilkan per­juangan umat,” ujarnya.

[arrahmah/duniaterkini.com]

Kehilangan Lahan Garapan, Petani Gurem Kian Terpuruk

Nasib petani gurem di Karawang kian terpuruk. Sebab, mereka telah kehilangan area sawah yang selama ini mereka garap sendiri. Akibat kehilangan lahan garapan itu, para petani tersebut memilih untuk menjadi buruh tani.

Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karawang Ijam Sujana, mengatakan, jumlah petani gurem di Karawang dulunya sangat banyak.

Jumlahnya lebih dari 130 ribu rumah tangga. Akan tetapi, saat ini jumlahnya mengalami penyusutan. Akibat, lahan mereka telah dijual ke petani dengan modal besar.

"Masalah utama dari petani gurem ini, yaitu kegagalan saat tanan," ujar Ijam, Sabtu (7/12).

Dia menjelaskan, sejak sepuluh tahun terakhir wilayah Karawang diserang hama penggerek secara massif dan sporadis. Akibatnya, banyak petani yang mengalami gagal tanam dan panen.

Sebab, ketika usia muda, padi tersebut harus mati terserang hama penggerek. Begitu pula saat akan panen, padinya keburu terserang hama. Sehingga, mengakibatkan puso.

Kondisi itu, terus menerus terjadi sampai petani tak bisa mengendalikan lagi hama. Akibatnya, petani gurem yang lahannya kurang dari sehektare, terpaksa menjual sawah mereka. Sebab, untuk biaya tanam mayorita mereka meminjam dari rentenir.

"Jadi, setiap musim ada kegagalan tanan, hutang mereka ke rentenir akhirnya menumpuk. Terpaksa, mereka menjual sawahnya tersebut," ujar Ijam.

Kini, para petani gurem harus rela kehilangan lahannya. Tapi, mereka tetap bertani. Meskipun statusnya berubah. Dari sebelumnya pemilik lahan, kini menjadi buruh tani.

Supaya, petani gurem ini tidak kian terpuruk, lanjut Ijam, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan. Salah satunya, membantu petani dalam mengatasi masalah hama penggerek.

Sebab, bila hama ini tak di atasi, kehidupan petani gurem akan semakin suram. Ancaman kehilangan lahan akibat gagal tanam dan panen terus menghantui mereka. [rol/duniaterkini.com]

LDK Solo Raya Galang 1.000.000 Koin Untuk Jilbab Polwan

Puluhan aktivis Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK ) Solo Raya menggelar demonstrasi dengan label Aksi Simpatik Penggalangan 1.000.000 koin bagi Pengadaan Jilbab Polwan pada hari Jum’at, (6/12/2013) kemarin.

Koordinator lapangan aksi, Rudi yang merupakan menyampaikan bahwa aksi ini adalah sentilan kecil bagi pihak kepolisian yang menunda pembolehan bagi Polwan untuk memakai jilbab dengan alasan ketiadaan dana.

“Jika itu alasannya maka para mahasiswa yang tergabung dalam BKLDK se-Solo Raya ini siap menggalang masyarakat untuk membantu Polwan yang ingin menutup auratnya dengan berjilbab yakni menggalang 1.000.000 koin untuk hal tersebut,” tutur Mahasiwa Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini dengan semangat.

Rudi juga menambahkan bahwa mereka juga akan turun ke jalan pada saat Car Free Day Ahad besok di jalan Slamet Riyadi, di tengah kota Surakarta guna melanjutkan aksi penggalangan 1.000.000 koin bagi jilbab Polwan ini.

Aksi yang dimulai pukul 13.00 selepas shalat Jum’at ini juga mendapatkan pengamanan yang cukup ketat dari pihak kepolisian. Sebagaimana juga yang tertulis dalam Pers Release BKLDK Solo Raya dan ditandatangani Muhammad Ihsan selaku Korda Solo.

BKLDK menyoroti adanya keganjilan terkait kebijakan penundaan penggunaan jilbab Polwan. Pertama, pada saat Polri beralasan ketiadaan anggaran pemerintah namun disisi lain pemerintah membuang-buang uang rakyat sebanyak 25 milyar rupiah untuk membagi-bagi kondom atas nama peringatan hari Aids sedunia.

Kedua, draft anggaran Polri tahun 2014 yag dikritisi pihak Komisi III DPR RI, didana tercantum pengajuan dana 16 milyar untuk pengadaan anjing. Ketiga, alasan adanya ketidak-seragaman jilbab Polwan hanyalah mengada-ada, karena secara hirarkis sangat mudah solusinya.

Korlap Aksi juga menyampaikan penilaian bahwa penundaan jilbab bagi Polwan adalah penghinaan kepada Syari’at Allah ini yang berfungsi untuk melindungi kehormatan wanita muslimah. [voa-islam/duniaterkini.com]

Puluhan aktivis Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK ) Solo Raya menggelar demonstrasi dengan label Aksi Simpatik Penggalangan 1.000.000 koin bagi Pengadaan Jilbab Polwan pada hari Jum’at, (6/12/2013) kemarin.
Koordinator lapangan aksi, Rudi yang merupakan menyampaikan bahwa aksi ini adalah sentilan kecil bagi pihak kepolisian yang menunda pembolehan bagi Polwan untuk memakai jilbab dengan alasan ketiadaan dana.
“Jika itu alasannya maka para mahasiswa yang tergabung dalam BKLDK se-Solo Raya ini siap menggalang masyarakat untuk membantu Polwan yang ingin menutup auratnya dengan berjilbab yakni menggalang 1.000.000 koin untuk hal tersebut,” tutur Mahasiwa Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini dengan semangat.
Rudi juga menambahkan bahwa mereka juga akan turun ke jalan pada saat Car Free Day Ahad besok di jalan Slamet Riyadi, di tengah kota Surakarta guna melanjutkan aksi penggalangan 1.000.000 koin bagi jilbab Polwan ini.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/07/27994/ldk-solo-raya-gelar-demo-galang-1000000-koin-untuk-jilbab-polwan/#sthash.1QabyWeH.dpuf

Aksi Remaja Bogor Tolak Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas ini lahir karena diterapkannya Sekulerisme dan Kapitalisme yang mendidik remaja dengan kehidupan yang serba bebas. Oleh karena itu, kita butuh sistem yang melindungi kita. Sistem yang akan membendung arus sekulerisme.

Aksi kampanye ini diawali dengan orasi dari Pelajar SMPIT Insantama Bagus Nugroho yang menghimbau kepada para remaja untuk takut kepada monster pergaulan bebas dengan terus beramar makruf nahi munkar. Takbir!!

Dilanjutkan dengan orator kedua yakni Akhi Fadhli yang menjelaskan bahwa pergaulan bebas memang benar-benar berbahaya, terlihat dari berbagai fakta yang terjadi pada remaja saat ini. Beberapa fakta tersebut adalah aborsi, tawuran, narkoba yang bahkan menyebabkan HIV Aids. Apalagi sistem yang diterapkan saat ini yakni Kapitalisme yang justru menumbuhsuburkan monster pergaulan bebas remaja saat ini. Pada akhirnya hanya Khilafah yang mampu menghentikan kerusakan ini. [htipress/duniaterkini.com]

Kebobrokan Demokrasi, Caleg PPP Merampok Nasabah Bank

Demi mencari dana untuk kampanye, calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Musirawas, Indra Kusuma (46), nekat merampok nasabah bank beberapa daerah di Jawa Timur dan Yogyakarta.

Uang hasil rampokan dikirim ke tim sukses untuk sosialisasi. Petualangan Indra berakhir setelah polisi memergoki komplotannya sedang beraksi di Bank BRI Cabang Jombang, Jatim.

Indra warga Dusun II Desa Triwikaton, Kecamatan Tugumulyo, Musirawas dan empat rekannya Bambang Irawan alias Asra (35) asal Lahat, Kelvin Jacky Amora (24) dan Suharlani (36) asal Bengkulu, serta Devin (23) asal Bandar Lampung dibekuk Satreskrim Polres Jombang, Selasa (26/11). Mereka dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat dikeler untuk menunjukan barang bukti yang dibuang.

Komplotan penjahat lintas provinsi ini dikuntit polisi setelah menerima laporan dari Kastutik, korban perampokan nasabah BRI Cabang Tuban usai mengambil uang Rp 100 juta pada 11 November lalu.

Polisi memantau pergerakan Indra Cs beraksi di Surabaya, Sidoarjo, Kediri, dan terakhir dibekuk di Jombang. Satu laporan korban perampokan diterima Polres Tuban dari Polda Jogja. Setelah tertangkap, Polres Jombang kemudian menyerahkan kelima tersangka ke Polres Tuban.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 3 unit sepeda motor, uang tunai Rp 7.450.000, 5 lembar uang dolar, 10 handphone, 11 kartu ATM, dan 1 buah cutter. Uang Rp 7,45 juta itu sisa perampasan Rp 100 juta milik Kastutik, Manajer sekaligus Ketua Koperasi KSP Lohjinawe di Kabupaten Tuban. Para pelaku ini mengaku sudah membaginya. Tiap orang mendapatkan jatah Rp 15 juta.

Empat pelaku mengakui uang itu telah dikirim kepada istri di kampung untuk membiayai kehidupan keluarga. Sedang selebihnya digunakan untuk membiayai perampokan atau perampasan selanjutnya.

Sementara Indra terang-terangan mengaku kalau mengirimkan uang hasil perampokan kepada tim suksesnya di kampung untuk kegiatan kampanye. Dia baru pertama kali ini maju sebagai caleg. Karena itu butuh uang yang sangat besar untuk membiayai promosi dirinya di masyarakat.

“Ya ini uangnya untuk nyaleg, minimal biayanya sampai seratus juta rupiah. Semua dananya ditanggung pribadi. Saya kalau di partai hanya sebagai anggota,” kata Indra kepada SURYA (grup Tribun di Surabaya) saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Tuban atas kasus perampokan itu, Kamis (28/11/2013).

Uang sejumlah itu digunakan untuk membuat dan memasang baliho bergambar dirinya, serta membiayai politik uang untuk memuluskan pencalonannya di Musirawas. "Uang ini saya pakai untuk dana kampanye. Soalnya untuk pencalonan ini, saya harus memakai dana pribadi," kata Indra.

Pantauan Tribun Sumsel (Tribunnews.com Network), hampir di sepanjang jalan terdapat beberapa baliho besar gambar Indra Kusuma Caleg DPRD Mura. Sedikitnya terdapat 15 titik baliho terpasang di setiap pinggir-pinggir jalan menuju rumahnya dan di jalan lintas Tugumulyo.

Rumah bercat hijau dengan bentuk rumah toko (ruko) miliknya berada di jalan Dusun II. Di depannya terdapat usaha pengisian air galon. Saat Tribun Sumsel (Tribunnews.com Network) mencoba mengunjungi kediamannya tersebut, tampak sepi hampir tidak ada satupun keluarganya yang terlihat. [tribunnews/duniaterkini.com]

Menolak Pemurtadan Berkedok Investasi, Umat Islam Minagkabau Bersatu

Ribuan umat Islam Kota Padang dan dari berbagai kota/kabupaten di Suma­tera Barat mendatangi Kantor DPRD Kota Pa­dang, kemarin untuk berunjuk rasa. Mereka mendesak DPRD Kota Padang dan Pemko Pa­dang mencabut izin inves­tasi dan pem­bangunan Lippo Superblock. Demo yang dikawal 1.500 polisi itu, berjalan aman dan lancar.

Para pendemo itu berasal dari MUI Sumbar, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM),  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII) , Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI).

Berikutnya, juga ada dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UNP, IAIN Imam Bonjol, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Pasia Jakarta (IKPJ),  dan lain sebagainya.  Massa terdiri dari kalangan muda dan tua. Di antara mereka juga terlihat  para santri yang datang dari berbagai pesantren di Sumatera Barat.

“Kita umat Islam bukan anti investasi. Kita juga bukan anti kristen. Akan tetapi pemba­ngunan RS Siloam jelas bermisi kristenisasi. Yang tak perlu dibuktikan lagi, karena meru­pakan pintu masuk misionaris dan pemurtadan. Karena itu kami menolak pembangunan Rumah Sakit Siloam. Kami menolak investasi Lippo  Group di Ranah Minang, karena membawa misi misionaris yang dapat mengan­cam dan membahayakan akidah anak cucu masyarakat Minang­kabau,” kata para ketua Ormas Islam dan pimpinan mahasiswa dalam orasinya.

Massa pengunjuk rasa awal­nya berkumpul di halaman Masjid Nurul Iman. Setelah dilakukan persiapan dan koordi­nasi sematang mungkin, para pendemo mulai berjalan menuju Kantor DPRD Kota Padang. Karena jumlah sangat banyak, jalan pun terpaksa ditutup  oleh polisi. Massa yang membawa ratusan spanduk dan poster itu berjalan tertib dan rapi menuju gedung dewan. Dalam perjalanan, para pendemo terus berorasi.

“Cabut izin Siloam! Cabut izin investasi  Lippo Superblock. James Riady adalah misionaris yang akan mengkafirkan Umat Islam Minangkabau,” kata para pendemo berorasi.

Sesampai tiba di depan Kantor DPRD Kota Padang massa pun terus berorasi. Jalan raya di depan DPRD Padang ditutup. Secara bergantian para pimpinan ormas Islam dan organisasi mahasiswa menyampaikan orasi­nya. Mereka menyatakan izin yang diberikan Walikota Padang Fauzi Bahar dan persetujuan DPRD Kota Padang atas investasi Superblock Lippo Group telah menzalimi dan menyakiti perasa­an  Umat Islam Sumatera Barat.

Muhammad Busyra Khatib Alam, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sumbar  menyatakan, Ranah mi­nang dikenal sebagai adat ba­sandi syara’ syara’ basandi kita­bullah. Untuk itu, pemimpin Kota Pa­dang agar arif menyikapi per­mintaan dari ormas islam dan MUI.

“Kami menyeru agar DPRD Kota Padang mencabut semua perizinan dan menghentikan rencana pendirian superblock Lippo Group karena mengancam aqidah umat,” serunya.

Alfian, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Padang meminta agar DPRD Kota Padang menca­but rekomendasi kelanjutan RS Siloam dan Superblock Lippo Group. Karena investasi hanya akan menjadi kapitalisasi yang berujung penderitaan rakyat.

“Pembangunan RS Siloam akan menjadi menghilangkan jati diri masyarakat minangkabau. Karena orang minang adalah orang Islam. Untuk itu, kita harus menyelematkan generasi mendatang,”tegasnya.

Sementara itu  Leo Chandra, Ketua Ikatan Mahasiswa Muham­madiyah Kota Padang meminta kepada DPRD Kota Padang agar arif menyikapi persoalan yang ada. Karena merupakan amanat dari masyarakat banyak yang tergabung ormas Islam diberbagai daerah.

“Anggota DPRD hanya menu­rutkan hawa nafsunya. Padahal aspirasi rakyat jelas menolak pembangunan RS Siloam dan superblock. Tapi kenapa tetap diberi rekomendasi. Ada apa dengan DPRD sebagai wakil rakyat,” tanyanya.

Ketua DPRD Padang ‘Hengkang’

Tepat pada pukul 12.00 WIB, para pendemo ditemui oleh tiga anggota DPRD Kota Padang. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, Muharlion dan Mardison. Ketiga anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi PKS yang sebelumnya tidak menyetujui Perda Investasi yang di dalamnya terdapat persetujuan terhadap investasi Lippo Superblock. Sejumlah pimpinan Ormas Islam pun melakukan pertemuan tertutup dengan tiga anggota DPRD Kota Padang tersebut.

Para pimpinan Ormas Islam pun bertanya, perihal keberadaan Ketua DPRD Kota Padang Zul­herman yang pada Pemilu 2014 nanti mencalonkan menjadi anggota DPD RI Dapil Sumbar. Menurut pendemo, Zulherman yang berasal dari Partai Demokrat itu mestinya hadir menerima para pimpinan Ormas Islam  yang menyampaikan aspirasinya sehubungan dengan investasi Lippo Group. “Mana Zulherman? Kok tidak ada. Padahal dia kan tahu hari ini akan datang ribuan massa umat Islam yang menolak investasi RS Siloam dan Lippo Superblock,” kata Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau Menolak Investasi  RS Siloam.

Perwakilan dari mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD Kota Padang Zulherman diha­dirkan. “Jika perlu ditelepon. Kan, zaman sudah canggih bisa diketahui dimana dia berada.  Selain itu, ia bisa menyatakan keputusan terhadap aksi yang telah kami rencanakan cukup lama ini,” kata Edi Syafri, perwakilan mahasiswa.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, dia sudah berupaya menghubungi Ketua DPRD Padang Zulherman. Bahkan mengatakan bahwa masyarakat merindukan bertemu dengannya untuk menyampaikan aspirasi.

“Namun, sampai kini beliau tidak hadir juga. Jadi, yang jadi pimpinan saat ini adalah saya,” kata Mantan Ketua DPD PKS Kota Padang ini.

Jadi, untuk sementara akan ia akomodir aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ormas Islam,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Padang Budiman di hadapan massa demonstran, menyatakan sepakat mencabut izin Pembangunan Superblok Lippo Group yang di dalamnya akan ada RS Siloam, Sekolah Pelita Harapan, mall serta Hotel Aryaduta.

“Kami secara pribadi dan mewakili DPRD Kota Padang menyatakan siap mencabut izin pendirian Super Blok Lippo Group. Dan kami akan mendesak pim­pinan DPRD lainnya untuk mengadakan rapat paripurna mencabut rekomendasi pemba­ngunan Superblock Lippo Group,“ katanya di hadapan ribuan massa.

Sementara itu, Gusrizal Gazahar, yang mewakili MUI Sumbar dan Ormas Islam menyatakan pihaknya menilai rekomendasi dan perizinan investasi RS Siloam dan Lippo Superblock merupakan peng­khianatan bagi ulama sebagai pemimpin umat. Untuk itu, pihaknya menyerukan agar ulama tak hanya di mimbar, tapi juga berada di tengah umat untuk menyelamatkan generasi mendatang.

Setelah menyampaikan aspira­sinya secara terbuka dan secara tertulis ke DPRD Kota Padang, selanjutnya pukul 13.00 WIB ribuan pendemo berbalik lagi ke Masjid Nurul Iman untuk menu­naikan shalat Zuhur berja­maah.

Hingga berita ini diturunkan, pencabutan rekomendasi kelan­jutan Superblock Lippogroup baru ditandatangani tiga orang anggota DPRD Padang. Mereka berasal dari fraksi PKS yaitu, Budiman, Mardison, dan Muharlion.

Ketua DPRD Kota Padang Zulherman saat dihubungi Haluan untuk dikonfirmasi perihal demo ribuan massa menolak RS Siloam dan Lippo Superblock, tidak bisa dihubungi, karena ponselnya tidak aktif. Sedangkan Walikota Padang Fauzi Bahar, meski ponselnya aktif dan panggilan wartawan Haluan masuk, namun walikota  dua periode yang akan lengser Bulan Februari 2013 itu tidak mengangkat ponselnya. Sebe­lumnya Fauzi tetap kukuh mengatakan bahwa investasi Lippo Group tetap lanjut.

Peletakan batu pertama in­vestasi Lippo Superblock di Jl Khatib Sulaiman dilaksanakan Jumat 10 Mei 2013 yang lalu. Itu ditandai dengan pemencetan sirine oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Preskom Lippo Group James T Riyadi, Presiden Lippo Theo Sambuaga, mantan Guber­nur Sumbar Azwar Anas dan Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin.

Beberapa hari setelah peleta­kan batu pertama, langsung muncul penolakan dari berbagai Ormas islam atas investasi Lippo Group itu. Pemicunya, karena James T Riyadi  disinyalir memiliki agenda besar berupa misi misionaris dengan sasaran masyarakat Minangkabau. Hal itu didasari latar belakang James Riyadi sebagai pengusaha yang menjadi misionaris nomor satu di Indonesia. Dugaan itu juga didukung oleh banyak informasi di berbagai media, baik di internet dan banyak literature buku. Apalagi  di sejumlah daerah investasi yang sama juga ditolak karena persoalan yang sama.

Penolakan dari Ormas Islam itu pun terus  membesar seperti bola salju. Sebagai dampaknya, hingga kini investasi senilai Rp1,2 triliun itu belum bergerak sama sekali. Semak pun telah tumbuh dan meninggi di lahan seluas lebih kurang 1,5 hektar tersebut. [usamah/harianhaluan]