Ribuan umat Islam Kota Padang dan dari berbagai kota/kabupaten di Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD Kota Padang, kemarin untuk berunjuk rasa. Mereka mendesak DPRD Kota Padang dan Pemko Padang mencabut izin investasi dan pembangunan Lippo Superblock. Demo yang dikawal 1.500 polisi itu, berjalan aman dan lancar.
Para pendemo itu berasal dari MUI Sumbar, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII) , Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI).
Berikutnya, juga ada dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UNP, IAIN Imam Bonjol, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Pasia Jakarta (IKPJ), dan lain sebagainya. Massa terdiri dari kalangan muda dan tua. Di antara mereka juga terlihat para santri yang datang dari berbagai pesantren di Sumatera Barat.
“Kita umat Islam bukan anti investasi. Kita juga bukan anti kristen. Akan tetapi pembangunan RS Siloam jelas bermisi kristenisasi. Yang tak perlu dibuktikan lagi, karena merupakan pintu masuk misionaris dan pemurtadan. Karena itu kami menolak pembangunan Rumah Sakit Siloam. Kami menolak investasi Lippo Group di Ranah Minang, karena membawa misi misionaris yang dapat mengancam dan membahayakan akidah anak cucu masyarakat Minangkabau,” kata para ketua Ormas Islam dan pimpinan mahasiswa dalam orasinya.
Massa pengunjuk rasa awalnya berkumpul di halaman Masjid Nurul Iman. Setelah dilakukan persiapan dan koordinasi sematang mungkin, para pendemo mulai berjalan menuju Kantor DPRD Kota Padang. Karena jumlah sangat banyak, jalan pun terpaksa ditutup oleh polisi. Massa yang membawa ratusan spanduk dan poster itu berjalan tertib dan rapi menuju gedung dewan. Dalam perjalanan, para pendemo terus berorasi.
“Cabut izin Siloam! Cabut izin investasi Lippo Superblock. James Riady adalah misionaris yang akan mengkafirkan Umat Islam Minangkabau,” kata para pendemo berorasi.
Sesampai tiba di depan Kantor DPRD Kota Padang massa pun terus berorasi. Jalan raya di depan DPRD Padang ditutup. Secara bergantian para pimpinan ormas Islam dan organisasi mahasiswa menyampaikan orasinya. Mereka menyatakan izin yang diberikan Walikota Padang Fauzi Bahar dan persetujuan DPRD Kota Padang atas investasi Superblock Lippo Group telah menzalimi dan menyakiti perasaan Umat Islam Sumatera Barat.
Muhammad Busyra Khatib Alam, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sumbar menyatakan, Ranah minang dikenal sebagai adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah. Untuk itu, pemimpin Kota Padang agar arif menyikapi permintaan dari ormas islam dan MUI.
“Kami menyeru agar DPRD Kota Padang mencabut semua perizinan dan menghentikan rencana pendirian superblock Lippo Group karena mengancam aqidah umat,” serunya.
Alfian, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Padang meminta agar DPRD Kota Padang mencabut rekomendasi kelanjutan RS Siloam dan Superblock Lippo Group. Karena investasi hanya akan menjadi kapitalisasi yang berujung penderitaan rakyat.
“Pembangunan RS Siloam akan menjadi menghilangkan jati diri masyarakat minangkabau. Karena orang minang adalah orang Islam. Untuk itu, kita harus menyelematkan generasi mendatang,”tegasnya.
Sementara itu Leo Chandra, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Padang meminta kepada DPRD Kota Padang agar arif menyikapi persoalan yang ada. Karena merupakan amanat dari masyarakat banyak yang tergabung ormas Islam diberbagai daerah.
“Anggota DPRD hanya menurutkan hawa nafsunya. Padahal aspirasi rakyat jelas menolak pembangunan RS Siloam dan superblock. Tapi kenapa tetap diberi rekomendasi. Ada apa dengan DPRD sebagai wakil rakyat,” tanyanya.
Ketua DPRD Padang ‘Hengkang’
Tepat pada pukul 12.00 WIB, para pendemo ditemui oleh tiga anggota DPRD Kota Padang. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, Muharlion dan Mardison. Ketiga anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi PKS yang sebelumnya tidak menyetujui Perda Investasi yang di dalamnya terdapat persetujuan terhadap investasi Lippo Superblock. Sejumlah pimpinan Ormas Islam pun melakukan pertemuan tertutup dengan tiga anggota DPRD Kota Padang tersebut.
Para pimpinan Ormas Islam pun bertanya, perihal keberadaan Ketua DPRD Kota Padang Zulherman yang pada Pemilu 2014 nanti mencalonkan menjadi anggota DPD RI Dapil Sumbar. Menurut pendemo, Zulherman yang berasal dari Partai Demokrat itu mestinya hadir menerima para pimpinan Ormas Islam yang menyampaikan aspirasinya sehubungan dengan investasi Lippo Group. “Mana Zulherman? Kok tidak ada. Padahal dia kan tahu hari ini akan datang ribuan massa umat Islam yang menolak investasi RS Siloam dan Lippo Superblock,” kata Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau Menolak Investasi RS Siloam.
Perwakilan dari mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD Kota Padang Zulherman dihadirkan. “Jika perlu ditelepon. Kan, zaman sudah canggih bisa diketahui dimana dia berada. Selain itu, ia bisa menyatakan keputusan terhadap aksi yang telah kami rencanakan cukup lama ini,” kata Edi Syafri, perwakilan mahasiswa.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, dia sudah berupaya menghubungi Ketua DPRD Padang Zulherman. Bahkan mengatakan bahwa masyarakat merindukan bertemu dengannya untuk menyampaikan aspirasi.
“Namun, sampai kini beliau tidak hadir juga. Jadi, yang jadi pimpinan saat ini adalah saya,” kata Mantan Ketua DPD PKS Kota Padang ini.
Jadi, untuk sementara akan ia akomodir aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ormas Islam,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Padang Budiman di hadapan massa demonstran, menyatakan sepakat mencabut izin Pembangunan Superblok Lippo Group yang di dalamnya akan ada RS Siloam, Sekolah Pelita Harapan, mall serta Hotel Aryaduta.
“Kami secara pribadi dan mewakili DPRD Kota Padang menyatakan siap mencabut izin pendirian Super Blok Lippo Group. Dan kami akan mendesak pimpinan DPRD lainnya untuk mengadakan rapat paripurna mencabut rekomendasi pembangunan Superblock Lippo Group,“ katanya di hadapan ribuan massa.
Sementara itu, Gusrizal Gazahar, yang mewakili MUI Sumbar dan Ormas Islam menyatakan pihaknya menilai rekomendasi dan perizinan investasi RS Siloam dan Lippo Superblock merupakan pengkhianatan bagi ulama sebagai pemimpin umat. Untuk itu, pihaknya menyerukan agar ulama tak hanya di mimbar, tapi juga berada di tengah umat untuk menyelamatkan generasi mendatang.
Setelah menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan secara tertulis ke DPRD Kota Padang, selanjutnya pukul 13.00 WIB ribuan pendemo berbalik lagi ke Masjid Nurul Iman untuk menunaikan shalat Zuhur berjamaah.
Hingga berita ini diturunkan, pencabutan rekomendasi kelanjutan Superblock Lippogroup baru ditandatangani tiga orang anggota DPRD Padang. Mereka berasal dari fraksi PKS yaitu, Budiman, Mardison, dan Muharlion.
Ketua DPRD Kota Padang Zulherman saat dihubungi Haluan untuk dikonfirmasi perihal demo ribuan massa menolak RS Siloam dan Lippo Superblock, tidak bisa dihubungi, karena ponselnya tidak aktif. Sedangkan Walikota Padang Fauzi Bahar, meski ponselnya aktif dan panggilan wartawan Haluan masuk, namun walikota dua periode yang akan lengser Bulan Februari 2013 itu tidak mengangkat ponselnya. Sebelumnya Fauzi tetap kukuh mengatakan bahwa investasi Lippo Group tetap lanjut.
Peletakan batu pertama investasi Lippo Superblock di Jl Khatib Sulaiman dilaksanakan Jumat 10 Mei 2013 yang lalu. Itu ditandai dengan pemencetan sirine oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Preskom Lippo Group James T Riyadi, Presiden Lippo Theo Sambuaga, mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas dan Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin.
Beberapa hari setelah peletakan batu pertama, langsung muncul penolakan dari berbagai Ormas islam atas investasi Lippo Group itu. Pemicunya, karena James T Riyadi disinyalir memiliki agenda besar berupa misi misionaris dengan sasaran masyarakat Minangkabau. Hal itu didasari latar belakang James Riyadi sebagai pengusaha yang menjadi misionaris nomor satu di Indonesia. Dugaan itu juga didukung oleh banyak informasi di berbagai media, baik di internet dan banyak literature buku. Apalagi di sejumlah daerah investasi yang sama juga ditolak karena persoalan yang sama.
Penolakan dari Ormas Islam itu pun terus membesar seperti bola salju. Sebagai dampaknya, hingga kini investasi senilai Rp1,2 triliun itu belum bergerak sama sekali. Semak pun telah tumbuh dan meninggi di lahan seluas lebih kurang 1,5 hektar tersebut. [usamah/harianhaluan]
Para pendemo itu berasal dari MUI Sumbar, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII) , Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI).
Berikutnya, juga ada dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UNP, IAIN Imam Bonjol, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Pasia Jakarta (IKPJ), dan lain sebagainya. Massa terdiri dari kalangan muda dan tua. Di antara mereka juga terlihat para santri yang datang dari berbagai pesantren di Sumatera Barat.
“Kita umat Islam bukan anti investasi. Kita juga bukan anti kristen. Akan tetapi pembangunan RS Siloam jelas bermisi kristenisasi. Yang tak perlu dibuktikan lagi, karena merupakan pintu masuk misionaris dan pemurtadan. Karena itu kami menolak pembangunan Rumah Sakit Siloam. Kami menolak investasi Lippo Group di Ranah Minang, karena membawa misi misionaris yang dapat mengancam dan membahayakan akidah anak cucu masyarakat Minangkabau,” kata para ketua Ormas Islam dan pimpinan mahasiswa dalam orasinya.
Massa pengunjuk rasa awalnya berkumpul di halaman Masjid Nurul Iman. Setelah dilakukan persiapan dan koordinasi sematang mungkin, para pendemo mulai berjalan menuju Kantor DPRD Kota Padang. Karena jumlah sangat banyak, jalan pun terpaksa ditutup oleh polisi. Massa yang membawa ratusan spanduk dan poster itu berjalan tertib dan rapi menuju gedung dewan. Dalam perjalanan, para pendemo terus berorasi.
“Cabut izin Siloam! Cabut izin investasi Lippo Superblock. James Riady adalah misionaris yang akan mengkafirkan Umat Islam Minangkabau,” kata para pendemo berorasi.
Sesampai tiba di depan Kantor DPRD Kota Padang massa pun terus berorasi. Jalan raya di depan DPRD Padang ditutup. Secara bergantian para pimpinan ormas Islam dan organisasi mahasiswa menyampaikan orasinya. Mereka menyatakan izin yang diberikan Walikota Padang Fauzi Bahar dan persetujuan DPRD Kota Padang atas investasi Superblock Lippo Group telah menzalimi dan menyakiti perasaan Umat Islam Sumatera Barat.
Muhammad Busyra Khatib Alam, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sumbar menyatakan, Ranah minang dikenal sebagai adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah. Untuk itu, pemimpin Kota Padang agar arif menyikapi permintaan dari ormas islam dan MUI.
“Kami menyeru agar DPRD Kota Padang mencabut semua perizinan dan menghentikan rencana pendirian superblock Lippo Group karena mengancam aqidah umat,” serunya.
Alfian, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Padang meminta agar DPRD Kota Padang mencabut rekomendasi kelanjutan RS Siloam dan Superblock Lippo Group. Karena investasi hanya akan menjadi kapitalisasi yang berujung penderitaan rakyat.
“Pembangunan RS Siloam akan menjadi menghilangkan jati diri masyarakat minangkabau. Karena orang minang adalah orang Islam. Untuk itu, kita harus menyelematkan generasi mendatang,”tegasnya.
Sementara itu Leo Chandra, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Padang meminta kepada DPRD Kota Padang agar arif menyikapi persoalan yang ada. Karena merupakan amanat dari masyarakat banyak yang tergabung ormas Islam diberbagai daerah.
“Anggota DPRD hanya menurutkan hawa nafsunya. Padahal aspirasi rakyat jelas menolak pembangunan RS Siloam dan superblock. Tapi kenapa tetap diberi rekomendasi. Ada apa dengan DPRD sebagai wakil rakyat,” tanyanya.
Ketua DPRD Padang ‘Hengkang’
Tepat pada pukul 12.00 WIB, para pendemo ditemui oleh tiga anggota DPRD Kota Padang. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, Muharlion dan Mardison. Ketiga anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi PKS yang sebelumnya tidak menyetujui Perda Investasi yang di dalamnya terdapat persetujuan terhadap investasi Lippo Superblock. Sejumlah pimpinan Ormas Islam pun melakukan pertemuan tertutup dengan tiga anggota DPRD Kota Padang tersebut.
Para pimpinan Ormas Islam pun bertanya, perihal keberadaan Ketua DPRD Kota Padang Zulherman yang pada Pemilu 2014 nanti mencalonkan menjadi anggota DPD RI Dapil Sumbar. Menurut pendemo, Zulherman yang berasal dari Partai Demokrat itu mestinya hadir menerima para pimpinan Ormas Islam yang menyampaikan aspirasinya sehubungan dengan investasi Lippo Group. “Mana Zulherman? Kok tidak ada. Padahal dia kan tahu hari ini akan datang ribuan massa umat Islam yang menolak investasi RS Siloam dan Lippo Superblock,” kata Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau Menolak Investasi RS Siloam.
Perwakilan dari mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD Kota Padang Zulherman dihadirkan. “Jika perlu ditelepon. Kan, zaman sudah canggih bisa diketahui dimana dia berada. Selain itu, ia bisa menyatakan keputusan terhadap aksi yang telah kami rencanakan cukup lama ini,” kata Edi Syafri, perwakilan mahasiswa.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, dia sudah berupaya menghubungi Ketua DPRD Padang Zulherman. Bahkan mengatakan bahwa masyarakat merindukan bertemu dengannya untuk menyampaikan aspirasi.
“Namun, sampai kini beliau tidak hadir juga. Jadi, yang jadi pimpinan saat ini adalah saya,” kata Mantan Ketua DPD PKS Kota Padang ini.
Jadi, untuk sementara akan ia akomodir aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ormas Islam,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Padang Budiman di hadapan massa demonstran, menyatakan sepakat mencabut izin Pembangunan Superblok Lippo Group yang di dalamnya akan ada RS Siloam, Sekolah Pelita Harapan, mall serta Hotel Aryaduta.
“Kami secara pribadi dan mewakili DPRD Kota Padang menyatakan siap mencabut izin pendirian Super Blok Lippo Group. Dan kami akan mendesak pimpinan DPRD lainnya untuk mengadakan rapat paripurna mencabut rekomendasi pembangunan Superblock Lippo Group,“ katanya di hadapan ribuan massa.
Sementara itu, Gusrizal Gazahar, yang mewakili MUI Sumbar dan Ormas Islam menyatakan pihaknya menilai rekomendasi dan perizinan investasi RS Siloam dan Lippo Superblock merupakan pengkhianatan bagi ulama sebagai pemimpin umat. Untuk itu, pihaknya menyerukan agar ulama tak hanya di mimbar, tapi juga berada di tengah umat untuk menyelamatkan generasi mendatang.
Setelah menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan secara tertulis ke DPRD Kota Padang, selanjutnya pukul 13.00 WIB ribuan pendemo berbalik lagi ke Masjid Nurul Iman untuk menunaikan shalat Zuhur berjamaah.
Hingga berita ini diturunkan, pencabutan rekomendasi kelanjutan Superblock Lippogroup baru ditandatangani tiga orang anggota DPRD Padang. Mereka berasal dari fraksi PKS yaitu, Budiman, Mardison, dan Muharlion.
Ketua DPRD Kota Padang Zulherman saat dihubungi Haluan untuk dikonfirmasi perihal demo ribuan massa menolak RS Siloam dan Lippo Superblock, tidak bisa dihubungi, karena ponselnya tidak aktif. Sedangkan Walikota Padang Fauzi Bahar, meski ponselnya aktif dan panggilan wartawan Haluan masuk, namun walikota dua periode yang akan lengser Bulan Februari 2013 itu tidak mengangkat ponselnya. Sebelumnya Fauzi tetap kukuh mengatakan bahwa investasi Lippo Group tetap lanjut.
Peletakan batu pertama investasi Lippo Superblock di Jl Khatib Sulaiman dilaksanakan Jumat 10 Mei 2013 yang lalu. Itu ditandai dengan pemencetan sirine oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Preskom Lippo Group James T Riyadi, Presiden Lippo Theo Sambuaga, mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas dan Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin.
Beberapa hari setelah peletakan batu pertama, langsung muncul penolakan dari berbagai Ormas islam atas investasi Lippo Group itu. Pemicunya, karena James T Riyadi disinyalir memiliki agenda besar berupa misi misionaris dengan sasaran masyarakat Minangkabau. Hal itu didasari latar belakang James Riyadi sebagai pengusaha yang menjadi misionaris nomor satu di Indonesia. Dugaan itu juga didukung oleh banyak informasi di berbagai media, baik di internet dan banyak literature buku. Apalagi di sejumlah daerah investasi yang sama juga ditolak karena persoalan yang sama.
Penolakan dari Ormas Islam itu pun terus membesar seperti bola salju. Sebagai dampaknya, hingga kini investasi senilai Rp1,2 triliun itu belum bergerak sama sekali. Semak pun telah tumbuh dan meninggi di lahan seluas lebih kurang 1,5 hektar tersebut. [usamah/harianhaluan]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar