Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak permintaan maaf terhadap pemerintah Indonesia terkait penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa menteri.
“Jangan harap Australia akan meminta maaf karena telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi negara baik sekarang maupun di masa lalu,” kata Abbott dalam pidatonya di hadapan parlemen Australia, Selasa (19/11/2013) sebagaimana dikutip dari Sydney Morning Herald.
Abbott mengatakan, semua pemerintah di mana saja mengumpulkan informasi dari negara manapun. “Semua pemerintahan mengumpulkan informasi dan setiap pemerintahan tahun bahwa pemerintahan yang lain juga mengumpulkan informasi,” papar Abbott.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Karena itu, lanjutnya, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut.
“Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi. Mustahil dan tidak mungkin seorang duta besar Indonesia di suatu negara dalam kaitan ini di Canberra Australia, bisa melakukan tugas-tugasnya seperti lazimnya, ditengah suasana yang sangat mengganggu ini,” kata Marty di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Senin (18/11/2013).
Penyadapan diketahui dari data yang dibocorkan mantan karyawan Badan Keamanan Nasional AS, Edward Snowden. Dalam salah satu dokumen yang berjudul "3G Impact and Update" tercantum 10 nama pejabat Indonesia lengkap dengan jenis ponsel yang mereka gunakan. Aksi penyadapan tersebut dilakukan tahun 2009.
Berikut adalah daftar nama-nama pejabat itu yang telah diperoleh ABC dari Snowden.
“Jangan harap Australia akan meminta maaf karena telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi negara baik sekarang maupun di masa lalu,” kata Abbott dalam pidatonya di hadapan parlemen Australia, Selasa (19/11/2013) sebagaimana dikutip dari Sydney Morning Herald.
Abbott mengatakan, semua pemerintah di mana saja mengumpulkan informasi dari negara manapun. “Semua pemerintahan mengumpulkan informasi dan setiap pemerintahan tahun bahwa pemerintahan yang lain juga mengumpulkan informasi,” papar Abbott.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Karena itu, lanjutnya, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut.
“Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi. Mustahil dan tidak mungkin seorang duta besar Indonesia di suatu negara dalam kaitan ini di Canberra Australia, bisa melakukan tugas-tugasnya seperti lazimnya, ditengah suasana yang sangat mengganggu ini,” kata Marty di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Senin (18/11/2013).
Penyadapan diketahui dari data yang dibocorkan mantan karyawan Badan Keamanan Nasional AS, Edward Snowden. Dalam salah satu dokumen yang berjudul "3G Impact and Update" tercantum 10 nama pejabat Indonesia lengkap dengan jenis ponsel yang mereka gunakan. Aksi penyadapan tersebut dilakukan tahun 2009.
Berikut adalah daftar nama-nama pejabat itu yang telah diperoleh ABC dari Snowden.
- Susilo Bambang Yudhoyono, jenis ponsel Nokia E90-1
- Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono), jenis ponsel Nokia E90-1
- Boediono (Wakil Presiden), jenis ponsel Blacberry Bold (9000)
- Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden), jenis ponsel Samsung SGH-Z370
- Dino Pati Djalal (juru bicara presiden urusan luar negeri), jenis ponsel Blackberry Bold (9000)
- Andi Mallarangeng (juru bicara presiden urusan dalam negeri), jenis ponsel Nokia E71-1
- Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara), jenis ponsel Nokia E90-1
- Sri Mulyani Indrawati (Menko Ekonomi), jenis ponsel Nokia E90-1
- Widodo Adi Sucipto (Menko Polkam), jenis ponsel Nokia E66-1
- Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika), jenis ponsel Nokia E90-1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar