Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau Anti Lippo Group, akan melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (28/11/2013).
Aksi itu dilakukan, untuk meminta Walikota Padang Fauzi Bahar, dan DPRD Kota Padang mencabut izin pendirian Rumah Sakit Kristen Siloam, Sekolah Pelita Harapan, hotel, dan mal milik misionaris kawakan James T Riady, yang akan dibangun di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
Koordinator Lapangan Yudilfan Habib mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menerima laporan massa dari masing-masing ormas seperti NU, Muhammadiyah, FPI, MMI, HTI, KAMMI, Tarbiyah, Unand, IAIN dan lainnya. Sekitar 25 ormas Islam, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar akan mengikuti aksi ini.
Selain dari berbagai ormas Islam tersebut, Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dengan membawa massa sekitar 500 orang, akan langsung ikut dalam aksi tersebut.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, Bupati Pasaman Barat akan ikut langsung dalam aksi. Beliau (Baharuddin R-red) sebelumnya dengan tegas telah menentang pembangunan proyek super blok ini. Selain itu, para perantau juga telah banyak yang datang, dan siap menyuarakan penentangan pembangunan Rumah Sakit Siloam ini,” ujarnya saat melakukan konfrensi pers di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (26/11).
Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua MUI Sumbar Prof Dr Syamsul Bahri Khatib, Sekretaris MUI Prof Dr Edi Syafri, Ketua Fatwa MUI Gusrizal Gazahar, perantau Minang dari Tanggerang Harlizon, Edi Sujana, Oyon, Ridwandi dari Jakarta, dan Dayat dari Pekanbaru,
Ketua Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan, aksi yang akan dilakukan oleh ribuan massa ini, tidak terlepas dari kekecewaan massa terhadap keputusan yang dibuat oleh DPRD Kota Padang yang memberikan persetujuan pembangunan proyek Super Blok milik Lippo Group.
Selain itu sikap Walikota Padang Fauzi Bahar yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada masyarakat, juga menjadi salah satu penyebabnya.
“Ormas telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah, namun tidak diindahkan. Begitu juga dengan DPRD Kota Padang, yang tidak mendengar suara umat. Dengan demikian, mereka telah menyulut api. Kalau api sudah disulut, maka ia akan membesar, dan akan membakar,” pungkasnya. [si/duniaterkini.com]
Aksi itu dilakukan, untuk meminta Walikota Padang Fauzi Bahar, dan DPRD Kota Padang mencabut izin pendirian Rumah Sakit Kristen Siloam, Sekolah Pelita Harapan, hotel, dan mal milik misionaris kawakan James T Riady, yang akan dibangun di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
Koordinator Lapangan Yudilfan Habib mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menerima laporan massa dari masing-masing ormas seperti NU, Muhammadiyah, FPI, MMI, HTI, KAMMI, Tarbiyah, Unand, IAIN dan lainnya. Sekitar 25 ormas Islam, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar akan mengikuti aksi ini.
Selain dari berbagai ormas Islam tersebut, Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dengan membawa massa sekitar 500 orang, akan langsung ikut dalam aksi tersebut.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, Bupati Pasaman Barat akan ikut langsung dalam aksi. Beliau (Baharuddin R-red) sebelumnya dengan tegas telah menentang pembangunan proyek super blok ini. Selain itu, para perantau juga telah banyak yang datang, dan siap menyuarakan penentangan pembangunan Rumah Sakit Siloam ini,” ujarnya saat melakukan konfrensi pers di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (26/11).
Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua MUI Sumbar Prof Dr Syamsul Bahri Khatib, Sekretaris MUI Prof Dr Edi Syafri, Ketua Fatwa MUI Gusrizal Gazahar, perantau Minang dari Tanggerang Harlizon, Edi Sujana, Oyon, Ridwandi dari Jakarta, dan Dayat dari Pekanbaru,
Ketua Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan, aksi yang akan dilakukan oleh ribuan massa ini, tidak terlepas dari kekecewaan massa terhadap keputusan yang dibuat oleh DPRD Kota Padang yang memberikan persetujuan pembangunan proyek Super Blok milik Lippo Group.
Selain itu sikap Walikota Padang Fauzi Bahar yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada masyarakat, juga menjadi salah satu penyebabnya.
“Ormas telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah, namun tidak diindahkan. Begitu juga dengan DPRD Kota Padang, yang tidak mendengar suara umat. Dengan demikian, mereka telah menyulut api. Kalau api sudah disulut, maka ia akan membesar, dan akan membakar,” pungkasnya. [si/duniaterkini.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar