Bagaimana celah korupsi untuk proyek pengadaan, berikut wawancara dengan Arif Budimanta -Anggota Komisi XI DPR RI-. Berikut petikannya.
Apakah belanja pemerintah di akhir tahun ini berpotensi menimbulkan berbagai proyek dadakan?
Yang penting keinsyafan. Ini sudah berlangsung sistemik dari waktu ke waktu. Sekarang sudah November, penyerapan baru 60 hingga 70 persen. Dikebut pada satu bulan terakhir sehingga banyak proyek ajaib.
Ketika menyusun rencana kerja atau anggaran, harusnya setiap bulan ada tahapannya. Ini tidak ada. Semuanya glondongan.
Apa terobosan yang perlu dilakukan pemerintah?
Pemerintah harus memastikan per tanggal 1 Januari setiap anggaran baru manajemen proyek sudah siap, termasuk sumber daya manusia. Kedua, anggaran harus sudah tersedia. Itu harus dipastikan dalam setiap proses penyusunan anggaran ketika RUU APBN sudah selesai Oktober. November. seluruh proses persyaratan harus sudah selesai. Sehingga. 1 Januari sudah selesai. Terkait daerah kan ada transfer. APBD harus sudah selesai November. Begitu juga manajemennya.
Mengapa pelaksanaan e-procure-ment menggunakan komputer atau internet masih rendah?
Tidak akan efektif karena yang melaksanakan proyek pemerintah dan yang menangani pemerintah. Selama belum siap 1 Januari, e-procurement tak bisa dilakukan. Proyek belum bisa dilelang.
Jangan kemudian menganggap peri Januari sebagai hari leha-leha. Selama ini kan begitu. Jadi, sejak awal harus digenjot.
Presiden harus berani melakukan punishment pada kementerian yang belum menyelesaikan. Anggarannya dipangkas saja.
Apakah e-procurement bisa meminimalkan korupsi?
Banyak proyek e-procurement tapi tetap ketika tanda tangan manusia. Mau dibuat sistem secanggih apa pun apabila tata kelola tak diubah secara sistemik bisa saja (terjadi penyimpangan).
Apakah lemahnya penyerapan juga karena ada sistem e-procurement yang membuat kuasa pengguna anggaran takut melaksanakan pengadaan?
Tidak. Kecuali kalau pembuat e-procurement tidak melakukan sosialisasi sehingga membingungkan. Satuan kerja tinggal melaksanakan.
Apakah belanja pemerintah di akhir tahun ini berpotensi menimbulkan berbagai proyek dadakan?
Yang penting keinsyafan. Ini sudah berlangsung sistemik dari waktu ke waktu. Sekarang sudah November, penyerapan baru 60 hingga 70 persen. Dikebut pada satu bulan terakhir sehingga banyak proyek ajaib.
Ketika menyusun rencana kerja atau anggaran, harusnya setiap bulan ada tahapannya. Ini tidak ada. Semuanya glondongan.
Apa terobosan yang perlu dilakukan pemerintah?
Pemerintah harus memastikan per tanggal 1 Januari setiap anggaran baru manajemen proyek sudah siap, termasuk sumber daya manusia. Kedua, anggaran harus sudah tersedia. Itu harus dipastikan dalam setiap proses penyusunan anggaran ketika RUU APBN sudah selesai Oktober. November. seluruh proses persyaratan harus sudah selesai. Sehingga. 1 Januari sudah selesai. Terkait daerah kan ada transfer. APBD harus sudah selesai November. Begitu juga manajemennya.
Mengapa pelaksanaan e-procure-ment menggunakan komputer atau internet masih rendah?
Tidak akan efektif karena yang melaksanakan proyek pemerintah dan yang menangani pemerintah. Selama belum siap 1 Januari, e-procurement tak bisa dilakukan. Proyek belum bisa dilelang.
Jangan kemudian menganggap peri Januari sebagai hari leha-leha. Selama ini kan begitu. Jadi, sejak awal harus digenjot.
Presiden harus berani melakukan punishment pada kementerian yang belum menyelesaikan. Anggarannya dipangkas saja.
Apakah e-procurement bisa meminimalkan korupsi?
Banyak proyek e-procurement tapi tetap ketika tanda tangan manusia. Mau dibuat sistem secanggih apa pun apabila tata kelola tak diubah secara sistemik bisa saja (terjadi penyimpangan).
Apakah lemahnya penyerapan juga karena ada sistem e-procurement yang membuat kuasa pengguna anggaran takut melaksanakan pengadaan?
Tidak. Kecuali kalau pembuat e-procurement tidak melakukan sosialisasi sehingga membingungkan. Satuan kerja tinggal melaksanakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar