Alokasi dana pendidikan yang cukup tinggi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum serta-merta memberikan dampak yang besar pada kualitas pendidikan Indonesia. Hal itu menjadi kekhawatiran Ketua PP Muhammadiyah, HaedarNasir.
Menurut dia, anggaran pendidikan yang cukup besar saat ini seharusnya tidak hanya difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana dan menurunkan biaya pendidikan saja, namun juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Karenanya, pen¬ting melakukan studii dan meningkatkan kapasitas diri untuk bersaing dengan bangsa yang lebih maju,” ujar Haedar, Kamis (24/10).
Masalahnya, kata dia, apakah alokasi dana pendidikan dari APBN yang cukup besar itu benar-benar sampai pada pro¬gram pendidikan dan peningkatan kualitas? Ini yang harus terus diawasi. Tidak hanya lembaga pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah, tapi juga pendidikan swasta.
Haedar meminta semua lembaga yang mendapat dana ini harus bisa memanfaat-kannya secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan. Semua harus trans-paran dan bebas dari korupsi. “Alokasi¬nya sudah tepat tapi penggunaannya oleh instansi terkait perlu transparansi. Sebutlah untuk sarana, prasarana, dan SDM." kata dia.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Ke- menterian Agama (Kemenag) Maman Taufiqurrohman mengungkapkan, penge-lolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap tahun disalurkan ke siswa untuk membantu pendidikan siswa tidak mampu, masih saja mempunyai potensi error yang tinggi. Yakni, sering kali terjadi kesalahan penggunaan atau penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu “Pemantauan BOS perlu dilakukan terus- menerus. Di Kemenag. Itjen Kemenag bertugas mengetahui sejauhmana penge-lolaan BOS ini sesuai ketentuan peraturan yang ada,” ujarnya.
Program pemantauan yang dilakukan oleh Itjen Kemenag terkait bantuan operasional BOS di madrasah, baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk pengawasan, Itjen Kemenag memprioritaskan pemantauan pada daerah-daerah yang tidak pernah diperiksa atau dilakukan monitoring.
“Dalam pemantauan ini. Itjen Ke¬menag menerjunkan 207 pegawainya untuk bisa menjangkau 15 kantor wilayah dan 39 Kankemenag di kabupaten/kota. Pemantauan akan dibagi dalam tiga tahap sesuai dengan jadwal waktu yang diten-tukan," kata Maman.
Menurut dia, anggaran pendidikan yang cukup besar saat ini seharusnya tidak hanya difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana dan menurunkan biaya pendidikan saja, namun juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Karenanya, pen¬ting melakukan studii dan meningkatkan kapasitas diri untuk bersaing dengan bangsa yang lebih maju,” ujar Haedar, Kamis (24/10).
Masalahnya, kata dia, apakah alokasi dana pendidikan dari APBN yang cukup besar itu benar-benar sampai pada pro¬gram pendidikan dan peningkatan kualitas? Ini yang harus terus diawasi. Tidak hanya lembaga pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah, tapi juga pendidikan swasta.
Haedar meminta semua lembaga yang mendapat dana ini harus bisa memanfaat-kannya secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan. Semua harus trans-paran dan bebas dari korupsi. “Alokasi¬nya sudah tepat tapi penggunaannya oleh instansi terkait perlu transparansi. Sebutlah untuk sarana, prasarana, dan SDM." kata dia.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Ke- menterian Agama (Kemenag) Maman Taufiqurrohman mengungkapkan, penge-lolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap tahun disalurkan ke siswa untuk membantu pendidikan siswa tidak mampu, masih saja mempunyai potensi error yang tinggi. Yakni, sering kali terjadi kesalahan penggunaan atau penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu “Pemantauan BOS perlu dilakukan terus- menerus. Di Kemenag. Itjen Kemenag bertugas mengetahui sejauhmana penge-lolaan BOS ini sesuai ketentuan peraturan yang ada,” ujarnya.
Program pemantauan yang dilakukan oleh Itjen Kemenag terkait bantuan operasional BOS di madrasah, baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk pengawasan, Itjen Kemenag memprioritaskan pemantauan pada daerah-daerah yang tidak pernah diperiksa atau dilakukan monitoring.
“Dalam pemantauan ini. Itjen Ke¬menag menerjunkan 207 pegawainya untuk bisa menjangkau 15 kantor wilayah dan 39 Kankemenag di kabupaten/kota. Pemantauan akan dibagi dalam tiga tahap sesuai dengan jadwal waktu yang diten-tukan," kata Maman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar