Besarnya dukungan modal dari mafia China-Connection membuat Jokowi melambung citranya dibandingkan calon presiden manapun. Namun patut disadari bahwa ia tak pro rakyat.
Banyak kalangan menilai Jokowi hanya menjadi 'boneka' yang membela mafia cina yang memberinya modal maju ke kursi Gubernur DKI dan konon mafia Cina perantauan ini siap mentasbihkannya hingga menuju kursi calon presiden RI 2014 mendatang.
Menurut penuturan Direktur Industri Alat Transportasi Darat Kementrian Perindustrian, Soedjono yang menyesalkan sikap Jokowi yang tidak pro industri nasional, baik untuk pengadaan bus transjakarta dan proyek Jakarta Monorel yang di menangkan oleh perusahaan milik Edward Suryajaya, Ortis Holding.
Banyak kalangan menilai Jokowi hanya menjadi 'boneka' yang membela mafia cina yang memberinya modal maju ke kursi Gubernur DKI dan konon mafia Cina perantauan ini siap mentasbihkannya hingga menuju kursi calon presiden RI 2014 mendatang.
Menurut penuturan Direktur Industri Alat Transportasi Darat Kementrian Perindustrian, Soedjono yang menyesalkan sikap Jokowi yang tidak pro industri nasional, baik untuk pengadaan bus transjakarta dan proyek Jakarta Monorel yang di menangkan oleh perusahaan milik Edward Suryajaya, Ortis Holding.
Soedjono menyatakan bahwa keputusan Pemprov DKI Jakarta yang mengimpor bus-bus baru dari Cina itu dalam bentuk utuh (Completely Built Up - CBU) dan meminta penghilangan pajak bea masuk yang besarnya 40%. Bisa dibayangkan betapa besar pendapatan yang hilang demi mafia Cina ini.
"Keputusan impor bus-bus baru dari Cina yang akan datang Desember 2013 ini bisa melemahkan industri otomotif nasional. Seharusnya pasar dalam negeri kita manfaatkan untuk memperkuat industri kita." ujar Soedjono Kamis (5/12).
Terkait permintaan Jokowi yang menihilkan pajak bea masuk 40% itu, Soedjono menyatakan, belum dapat mengabulkan Jokowi dan kebijakan tersebut perlu dibahas lebih dulu dengan instansi terkait.
Pendapat lain datang dari Ketua Komisi B urusan Transportasi DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin yang mengatakan bahwa Dinas Energi dan Industri DKI Jakarta harus memaparkan kesiapan pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk Bus Transjakarta yang di impor dari Cina tersebut.
Terkait permintaan Jokowi yang menihilkan pajak bea masuk 40% itu, Soedjono menyatakan, belum dapat mengabulkan Jokowi dan kebijakan tersebut perlu dibahas lebih dulu dengan instansi terkait.
Pendapat lain datang dari Ketua Komisi B urusan Transportasi DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin yang mengatakan bahwa Dinas Energi dan Industri DKI Jakarta harus memaparkan kesiapan pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk Bus Transjakarta yang di impor dari Cina tersebut.
Selamat juga meminta kepastian Pemprov DKI terkait kesiapan stasiun POM BBG untuk Bus Transjakarta, jangan sampai malah mangkrak akibat tidak ada bahan bakar gas tersebut.
"Seharusnya dijelaskan, rasio penggunaan gasnya. Satu bus butuh berapa liter gas? Satu SPBG atau MRU menyediakan berapa liter gas? Kalau kurang ya mesti di tambah. Jangan sampai ada penumpang yang terlantar karena bus kehabisan bbg" kata politikus PKS ini.
Gubernur DKI Jokowi bergeming. Dia tetap yakin bahwa ratusan bus yang kini tengah dirakit di Cina dan Malang tersebut akan parkir sia-sia. Keyakinan itu dilandaskan oleh kerjasama yang telah dijalin Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan penyedia BBG.
Tahun ini sedianya Pemprov DKI akan mendatangkan 1000 bus yang akan datang pertengahan Desember 2013 ini, namun rencana itu berubah menjadi 650 bus yang terdiri dari 310 bus transjakarta dan 340 bus sedang. Harga satu bus Transjakarta gandeng mencapai Rp 3,7 miliar/unit. Sedangkan bus single Rp 2 miliar/unit.
Wajarkah Jokowi Tidak Pro Industri Nasional?
Luar biasa banyak dukungan pengusaha dan media massa yang 'dilacurkan' para cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.
Intelijen mengungkapkan fakta tujuan dari konglomerat Cina dan sejumlah jenderal yang menjadi kolaboratornya adalah Luhut Pangaribuan, dan AM Hendro Priono adalah mengendalikan kekuasaan di RI.
Konglomerat-konglomerat tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (product domestic bruto RI), juga menguasai 80% media massa
Dukungan Cina Perantauan ini tidak main-main, lihat saja sederet nama terkenal pemodal Jokowi ini & media yang di dukung konglomerat-konglomerat kaya raya musuh negara ini sangat solid. Belum pernah sesolid seperti saat ini! Lihat saja nama-nama mereka :
Gubernur DKI Jokowi bergeming. Dia tetap yakin bahwa ratusan bus yang kini tengah dirakit di Cina dan Malang tersebut akan parkir sia-sia. Keyakinan itu dilandaskan oleh kerjasama yang telah dijalin Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan penyedia BBG.
Tahun ini sedianya Pemprov DKI akan mendatangkan 1000 bus yang akan datang pertengahan Desember 2013 ini, namun rencana itu berubah menjadi 650 bus yang terdiri dari 310 bus transjakarta dan 340 bus sedang. Harga satu bus Transjakarta gandeng mencapai Rp 3,7 miliar/unit. Sedangkan bus single Rp 2 miliar/unit.
Wajarkah Jokowi Tidak Pro Industri Nasional?
Luar biasa banyak dukungan pengusaha dan media massa yang 'dilacurkan' para cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.
Intelijen mengungkapkan fakta tujuan dari konglomerat Cina dan sejumlah jenderal yang menjadi kolaboratornya adalah Luhut Pangaribuan, dan AM Hendro Priono adalah mengendalikan kekuasaan di RI.
Konglomerat-konglomerat tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (product domestic bruto RI), juga menguasai 80% media massa
Dukungan Cina Perantauan ini tidak main-main, lihat saja sederet nama terkenal pemodal Jokowi ini & media yang di dukung konglomerat-konglomerat kaya raya musuh negara ini sangat solid. Belum pernah sesolid seperti saat ini! Lihat saja nama-nama mereka :
- Imelda, Lukminto (Sritex),
- James Riady (Lippo Group),
- Edward Suryajaya (ex Astra, Ortis Holding),
- Hashim Djojohadikusumo,
- Djan Faridz,
- Benny chandra (Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia),
- Kevin Wu (BCA cab Jakarta),
- Lia angraeni (Indofood group),
- Jhony Liem (pengusaha elektronik),
- Hermawi Taslim,
- Rudy Hartono,
- Masih ada sekitar 50 tokoh Cina Jakarta lainnya.
- Jenderal Luhut Panjaitan sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat.
- First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yg terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal kepada timses capres Demokrat Bill Clinton
- Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup yang faktnya bukan milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com setiap hari memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita.
- Kompas /Gramedia Grup membuat KANAL BERITA KHUSUS Jokowi
- Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak.
- Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (artificial) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
- Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yg orbitkan Jokowi dengan penghargaan "10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hny karena bisa pindahkan PKL.
- Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan)
- Metro TV, ga tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar
- SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady
- Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%
- Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Ada ratusan orang yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya.
Akibatnya siapa melawan kebijakan Jokowi, dijamin akan di-bully media nasional sampai habis dan terjadi 'character assasination' pada orang tersebut. Tuntas rusak imagenya!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar